Network
RINGTIMES BANYUWANGI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyampaikan nota pengantar inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Nota tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dewan pada Senin, 5 Juni 2023 lalu yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Ali Mahrus didampingi Michael Edy Hariyanto dan Ruliyono.
Dalam nota pengantarnya, Ketua Bapemperda Sofiandi Susiadi menyampaikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama, yaitu bebas dari perlakuan diskriminatif bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
Baca Juga: Polisi Tutup Paksa 14 Tambang Galian C Bandel di Banyuwangi
Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan tersebut diperlukan pengaturan kesetaraan gender yang diatur dari tingkat pusat pemerintah sampai pada tingkat pemerintah daerah.
Secara umum, PUG merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumberdaya laki-laki dan memperoleh manfaat pembangunan.
Selain itu juga mampu dalam pengambilan keputusan yang sama dalam semua tahapan pembangunan di seluruh program kebijakan pemerintah.
”Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang pengarustamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional dapat diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah,” terang Sofiandi.
Dengan demikian dapat ditegaskan dan diperjelas bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama, memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan.
