Network
Tidak hanya pengadaan palang pintu perlintasan, nantinya Dishub juga akan menempatkan penjaga perlintasan kereta api yang insentifnya akan dibebankan pada desa atau kelurahan yang wilayahnya terdapat perlintasan sebidang.
”Perihal ini sudah kami laporkan dalam rapat paripurna internal agar menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan masyarakat. Kami juga masih menunggu bagaimana proses pembahasan anggaran di Perubahan APBD tahun 2023 ini,” ucap Ficky.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Pudjo Hartanto menyampaikan pihaknya telah mengajukan anggaran untuk pengadaan palang pintu di 13 lokasi perlintasan kereta api.
Melalui anggaran perubahan APBD 2023 ini rencananya akan dibangun palang pintu perlintasan dengan klasifikasi yang bersifat mitigasi dan spesifikasinya berbeda dengan palang pintu yang didanai APBN dan atau APBD provinsi.
Artinya, palang pintu yang akan dibangun oleh Dishub banyuwangi hanya berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pengguna jalan yang akan melintas di rel kereta api,
”Biaya pembangunan 1 unit palang pintu sekitar Rp200juta,” jelasnya.
Sedangkan untuk insentif petugas penjaga palang pintu, Dishub akan berkomunikasi dan membahasnya dengan pemerintah desa/kelurahan dan camat,” paparnya.
”Untuk palang pintu di kelurahan Klatak, sebenarnya kami telah mengusulkan melalui APBN yang rencananya dibangun tahun ini, namun hingga Agustus ini belum ada informasi lebih lanjut,” keluhnya.
Pudjo menambahkan, anggaran APBN tersebut rencananya dipakai untuk membangun palang pintu perlintasan di Kecamatan Kalibaru, di Desa Labanasem, dan di Kelurahan Klatak.
“Untuk pembangunan palang pintu perlintasan di Kecamatan Singojuruh yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim sudah bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.***
