Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono memuji penyerapan anggaran oleh Dinas Pendidikan setempat selama setahun terakhir yang menyentuh angka 94,10 persen dari total Rp8,9 triliun.
"Dengan besaran anggaran pendidikan yang mencapai Rp8,9 triliun, penyerapan anggaran berhasil menyentuh angka 94,10 persen," kata dia di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, hasil ini terbilang luar biasa dan di atas rata-rata mengingat anggaran pendidikan cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya.
Baca Juga: Awali Kinerja Tahun 2024, Ketua DPRD Banyuwangi Terima Aksi Unjuk Rasa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
"Dengan banyaknya persoalan, banyaknya urusan di pendidikan, (penyerapan) ini jadi prestasi dan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan lagi (anggaran) tahun depan," ujarnya,
Ia mengatakan pada 2024, dari yang ditetapkan undang-undang soal alokasi pendidikan wajib 20 persen, Jatim justru melebihi nilai itu.
Tepatnya, kata dia, alokasi yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 26,3 persen.
Baca Juga: Evaluasi Tahunan, TWA Kawah Ijen Ditutup Sementara
"Dengan besaran ini artinya gubernur memberikan ruang sangat strategis untuk pendidikan," katanya.
Kendati begitu, Adhy mengakui masih ada sarana prasarana dan kebutuhan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang sedang diproses karena harus tercukupi semuanya.
"Kita masih ada kesempatan pada anggaran berikutnya. Orientasi kita tidak membangun yang besar. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas layanan dengan memperbaiki fasilitas yang menjadi ujung tombak sekolah SMA, SMK, dan SLB. Juga terkait persoalan peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah," ujar dia.
Baca Juga: Liburan Natal, 85 Ribu Wisatawan Serbu Banyuwangi
Terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan, Adhy mengungkapkan bahwa pihaknya berusaha melakukan efisiensi dengan menggunakan suatu sistem.
Dengan begitu, kata dia, beberapa kegiatan dinas yang tidak perlu akan dipotong anggarannya.
Terkait dengan BPOPP yang anggarannya untuk sembilan bulan, pihaknya akan melakukan evaluasi pada Oktober, sesuai kesepakatan dengan DPRD untuk memastikan alokasi anggaran tersebut cukup.
