RINGTIMES BANYUWANGI - Tahun ajaran baru tetap direncanakan dan akan dimulai pada bulan Juli.
Tetapi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih mempertimbangkan kondisi dinamis dari dampak pandemi ini.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Iwan Syahril mengaku sering mendapatkan pertanyaan mengenai kapan waktu kegiatan belajar di sekolah digelar kembali atau pertanyaan seputar tahun ajaran baru.
Menurutnya, dalam konteks pandemi virus corona saat ini, dinamikanya berlangsung sangat cepat.
Baca Juga: Akibat Cuaca Buruk, Seekor Anak Paus Tewas Terdampar di Pantai Banten
Asumsi yang dipakai pada minggu ini, belum tentu sesuai bila diterapkan pada minggu depan.
"Yang kami tahu, pada saat ini diperkirakan Juli (tahun ajaran baru) sudah oke ya. Tapi, siapa yang bisa memprediksi covid-19 ini bisa oke atau tidak? Karena kemudian kalau kita lihat kasus Spanish Flu, misalnya. Atau yang terjadi di Korsel yang mungkin sudah aman dan membuka aktivitasnya, ternyata ada gelombang kedua," kata dia dalam sebuah acara video konferensi Ikatan Guru Indonesia, Rabu 13 Mei 2020.
Oleh sebab itu, asesmen masih berlangsung terus secara dinamis terkait dengan perencanaan kalender pendidikan pada tahun ini.
Baca Juga: Presiden Curigai Tingginya Harga Gula dan Bawang Merah Akibat Permainan
Seperti kami kutip dari artikel berjudul Tahun Ajaran Baru Direncanakan Tetap Juli, Iwan : Tapi, Siapa yang Bisa Prediksi Covid-19
"Ini merupakan sesuatu dimana kita terus berdinamika untuk asesmen tentang bagaimana baiknya covid-19," ujarnya.
Ia juga menyinggung tentang perbedaan setiap daerah di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, perbedaan itu seharusnya berpengaruh kepada pola kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Saya juga dapat cerita-cerita tentang beberapa daerah masih seperti biasa saja, tidak ribet seperti Jakarta yang sudah PSBB. Mereka tidak terkena covid, kenapa harus ikut-ikutan polanya tutup dan lain-lain? Kan sayang sebenarnya bisa melaksanakan belajar mengajar dengan baik," tuturnya.
Baca Juga: Usai Diludahi Orang Tak Dikenal Petugas Tiket Kereta Api Meninggal
Dalam hal ini, ia juga menyinggung asesmen pemerintah daerah yang mengetahui kondisi di wilayahnya.
Pemda yang bisa mengetahui kapan kegiatan belajar mengajar sudah bisa secara tatap muka atau belum.
"Cara menyikapinya kan berbeda. Jadi artinya, memang kebutuhan dialog dengan pemda supaya bisa memaksimalkan. Jadi itu solusi yang lebih relevan karena masing-masing daerah tantangannya berbeda," ujarnya.
Baca Juga: Iuran Hampir Naik Dua Kali Lipat, HLKI Minta Kenaikan BJPS Dibatalkan!
Iwan mengaku, pihaknya sendiri tidak memiliki data kesehatan yang secara jelas memetakan pandemi virus corona. Padahal, data tersebut diperlukan untuk merencanakan tahun ajaran baru.
"Karena kalau nanti seandainya kembali seperti normal, mungkin ada daerah yang belum bisa seperti itu. Ini asesmennya harus per daerah. Situasi covid ini sangat harus terus dipantau. Tidak mungkin kami menyiapkan sebuah regulasi yang kemudian bisa untuk semuanya," ujar dia.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, bila menyimak pernyataan Dirjen GTK sebelum Iwan, yakni Hamid Muhammad, setidaknya ada 3 skenario pembukaan sekolah bila memperhatikan pernyataan Plt. Dirjen PAUD, Dikdasmen, Kemendikbud, Hamid Muhammad, yakni pertengahan Juli untuk sekolah di daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona. Kemudian Pada triwulan tahun ajaran baru sekitar September 2020, dan hingga satu semester pada Januari 2021.
Baca Juga: Gubernur Bali Meminta Desa Adat Untuk Kendalikan Pergerakan Masyarakat Demi Hadapi Covid-19
Menurutnya, apa pun skenario pemerintah, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan anak, maka KPAI mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan sekolah-sekolah tersebut disterilisasi dengan anggaran dari dana BOS yang diterima setiap sekolah dan dibantu dengan APBD melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.
"Perlu juga ditekankan sterilisasi yang harus dipastikan sesuai protokol kesehatan untuk sekolah-sekolah yang digunakan sebagai ruang isolasi ODP Covid-19 saat pandemik berlangsung," ujarnya.(penulis: Firda Marta Rositasari)
Baca Juga: Allhamdulillah!!! 1.180 Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Sembuh