Berbagai Kebijakan Pemerintah Perihal Pendidikan Dinilai Merugikan Sekolah Swasta

- 24 Juli 2020, 13:15 WIB
WAKIL Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menggelar audiensi dengan Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 21 November 2019. Pada pertemuan itu dibicarakan mengenai perihal permasalahan dan kebijakan pendidikan di Jabar.*/ADE BAYU INDRA/PR
WAKIL Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menggelar audiensi dengan Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 21 November 2019. Pada pertemuan itu dibicarakan mengenai perihal permasalahan dan kebijakan pendidikan di Jabar.*/ADE BAYU INDRA/PR /ADE BAYU INDRA/PR

Baca Juga: SILAHKAN DAFTAR DI SINI, Wali Murid Diajak Ikuti Webinar 'Seru Belajar Kebiasaan Baru'

Dampaknya, pada tahun ini, jumlah siswa baru di SMA BPI 1 tidak sebanyak tahun lalu. Tahun ini, SMA BPI 1 mendapat 257 siswa baru, berkurang dari tahun lalu sebanyak 300-an siswa baru.

Deti berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberi dukungan kepada sekolah swasta agar masyarakat berminat bersekolah di SMA swasta. Berikan pernyataan kepada masyarakat bahwa kualitas sekolah swasta sama dengan sekolah negeri.

SMA BPI 1 pun akan semakin berinovasi dalam sistem pembelajaran agar bisa bersaing dengan sekolah negeri dalam mendapatkan siswa. Salah satu inovasinya dengan memaksimalkan pembuatan aplikasi belajar daring selama masa pandemi Covid-19. SMA BPI 1 juga akan memaksimalkan sarana prasarana lain untuk siswa.

Menanggapi keluhan pihak sekolah swasta, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, perpanjangan penerimaan siswa baru oleh sekolah tidak ada hubungannya dengan pencabutan berkas pendaftaran calon siswa di SMA swasta. Buktinya, kuota siswa di sekolah negeri pada tahun ini tidak berubah dibandingkan dengan tahun lalu.

Baca Juga: Menggagas Program Santani, Pemda Jabar Dorong Ketahanan Pangan melalui Pesantren

"Kecuali kalau kami menambah rombongan belajar sebanyak-banyaknya, baru akan berpengaruh, kan itu tidak dilakukan," ucap Dedi.

IBPD gratis di SMA dan SMK negeri pun dinilai tidak ada hubungannya dengan berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta. Dedi menegaskan, Dinas Pendidikan Jawa Barat juga memberikan perhatian yang sama kepada sekolah swasta.

Baru saja, Dedi menandatangani pengalokasian dana ratusan miliar rupiah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar di sekolah swasta. Bantuan itu diantaranya untuk membangun ruang kelas baru dan laboratorium baru.***( Rani Ummi Fadila/Pikiran Rakyat)

Halaman:

Editor: Dian Effendi

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x