Network
Dilansir dari laman Pikiran Rakyat Depok yang mengutip laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu, 10 Juni 2020, menyebut unggahan tersebut termasuk dalam kategori disinformasi.
Salah satu unggahan yang disampaikan oleh akun Facebook Hendro Wibowo disampaikan pada Sabtu, 6 Juni 2020 pukul 1.19 misalnya, yang juga mencantum link YouTube.
Unggahan Hendro Wibowo bukan satu-satunya yang menyebut soal aliran dana Rp 11 ribu triliun tersebut. Namun ada sejumlah unggahan baik bernada positif maupun negatif yang menyinggung soal kepemilikan pemerintah Indonesia soal dana tersebut.
Baca Juga: Empat Orang Pegawai Pemkot Bogor Dinyatakan Positif Covid-19
Faktanya, hal tersebut merupakan data tentang nilai aset sejumlah WNI secara perorangan atau bukan, di luar negeri.
Jika ditelisik lebih lanjut, Presiden Jokowi memang pernah menyinggung dan mempertanyakan soal total dana Rp 11 ribu triliun. Jokowi mengklaim telah mengantongi data tersebut.
Salah satunya yang pernah diberitakan Kompas.com pada Selasa 6 Desember 2016, "Ini ada Rp 11.000 triliun, bayangkan. Ngapain kita harus narik uang negara lain, uang kita sendiri ada. Hanya mau atau tidak mau uang itu kita bawa ke dalam. Tapi memang syarat-syarat harus kita punyai agar yang memiliki uang merasa nyaman membawa uangnya masuk."
Baca Juga: Demonstran Protes George Floyd Meninggal Dunia, Ditembak Gas Air Mata
Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo pun menjelaskan duduk perkara Rp 11 ribu Triliun. Ia membenarkan hal tersebut merupakan data aset yang dimiliki WNI di luar negeri.
Namun konteks Jokowi mengungkapkan soal aliran dana Rp 11 ribu triliun itu dalam urusan kaitannya dengan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Program ini ditujukan kepada pihak-pihak yang menyimpan uang secara rahasia di sejumlah negara bebas pajak.
