RINGTIMES BANYUWANGI - Perdana Menteri Irak, Mustafa al-Khadimi mengumumkan bahwa Irak akan mengadakan pemilihan lebih awal, yakni pada bulan Juni 2021.
"6 Juni 2021, telah ditetapkan sebagai tanggal pemilihan legislatif berikutnya," tuturnya pada hari Jumat dalam pidato yang disiarkan televisi.
"Segala sesuatu akan dilakukan untuk melindungi dan memastikan keberhasilan jajak pendapat ini." Imbuhnya.
Baca Juga: Ashanty Geram dengan Tindakan Anak Angkatnya di Pesantren, Putra: Nggak, nggak mau pulang
PBB mengapresiasi pengumuman al-Kadhimi yang mengatakan hal itu akan meningkatkan "stabilitas dan demokrasi yang lebih besar ".
Al-Kadhimi memimpin pada bulan Mei, setelah berbulan-bulan protes memaksa pendahulunya untuk mengundurkan diri.
Pemilihan parlemen berikutnya semula dijadwalkan berlangsung pada Mei 2022. Parlemen Irak masih harus meratifikasi (mengesahkan) tanggal pemilihan.
Baca Juga: Jangan Sepelekan Daun Semanggi Sawah, Salah Satu Manfaatnya Bisa Atasi Hepatitis
Pemilihan parlemen di Irak terkadang diwarnai dengan kekerasan dan seringkali terjadi penipuan.
Pemilihan awal merupakan bentuk tuntutan utama para demonstran yang menggelar demonstrasi selama berbulan-bulan dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa.
Protes massal dimulai pada bulan Oktober, dengan ratusan ribu warga yang turun ke jalan-jalan di Baghdad dan di seluruh negara bagian selatan, menuntut agar sistem politik dilucuti.
Baca Juga: Terungkap!, Ini Cara yang Digunakan Peretas untuk Membobol Twitter Bill Gates
Protes itu mereka berikan karena menilai kepemimpinan saat itu penuh aksi korupsi endemis dan banyak orang menganggap sebagai pengaruh buruk kepentingan sektarian.
Mereka menuduh elit politik, terutama legislatif, menyia-nyiakan kekayaan minyak Irak untuk memenuhi kantong mereka sendiri.
Al-Kadhimi dinominasikan pada bulan April, beberapa bulan setelah pendahulunya Adel Abdul Mahdi mengundurkan diri. Pertama kali seorang perdana menteri mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatannya sejak invasi pimpinan AS tahun 2003.
Baca Juga: LOKER BANYUWANGI: RM. Masakan Padang Ranah Minang dengan Persyaratan Berikut
Pemerintahan Abdel Mahdi mengusulkan undang-undang pemilu baru kepada parlemen, yang dengan cepat disahkan tahun lalu.
Tetapi bagian yang terperinci dari prosedur pemilihan dan batas-batas daerah pemilihan masih belum diselesaikan, menurut ahli hukum.
Para aktivis juga menuntut pemilihan yang lebih adil dan perubahan pada proses pemungutan suara Irak dan komite pemilihan, setelah tuduhan luas atas kecurangan dalam pemungutan suara nasional pada 2018.
Baca Juga: LOKER BANYUWANGI: RSIA Abdhi Famili dengan Persyaratan Berikut
Jumlah pemilih dalam pemilu terakhir Irak adalah 44,5 persen, tetapi sangat rendah di beberapa daerah Muslim Syiah selatan. Banyak warga Irak mengatakan mereka tidak percaya pada sistem pemilihan Irak.
Pemerintahan Al-Kadhimi menghadapi krisis kesehatan dengan penyebaran virus korona yang sangat cepat, krisis perekonomian juga terjadi karena rendahnya pendapatan dan ekspor minyak.
Disamping itu Al-Khadimi juga menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok bersenjata Irak yang kuat yang menentangnya.***