RINGTIMES BANYUWANGI – Tak hanya Indonesia yang sedang mengalami keadaan Negara yang cukup pelik, warga Thailand dan Filipina pun juga tengah melakukan demo terhadap kebijakan negaranya masing-masing.
Lantas kemudian muncul pertanyaan, apa yang sedang terjadi di kedua Negara tersebut, Thailand dan Filipina? Bahkan hashtag #whatshappeninginthailand menjadi trending di media sosial Twitter.
Demo yang terjadi di Indonesia sudah diketahui bersumber dari pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Akibat pandemi Covid-19 belum kunjung usai membuat penduduk dunia dikekang dengan aturan pembatasan berbagai kegiatan seperti bekerja, belajar, beribadah, hingga berlibur.
Penelitian vaksin sebagai penawar dari mimpi buruk ini pun, juga masih dalam tahap pengembangan.
Artikel ini sebelumnya telah terbit d PRbandungraya.com dengan judul Apa yang Terjadi di Thailand, Indonesia, dan Filipina? Berikut Masalah Dibalik Demo saat Pandemi
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
Di tengah pembatasan, Pemerintah di sejumlah negara Asia Tenggara nampaknya memiliki fokus lain yang menimbulkan amarah rakyat.
Indonesia dihadapkan dengan pengesahan RUU Cipta Kerja yang berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran, melawan risiko terpapar Covid-19 demi memperjuangkan hak para buruh di Istana.
Hal serupa terjadi di Thailand, tiga bulan lamanya rakyat berunjuk rasa menuntut kemunduran Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di 3 negara Asia baru-baru ini? Berikut ini Prbandungraya.pikiran-rakyat.com merangkum isu tersebut dilansir dari berbagai sumber.
Sejak tiga bulan ke belakang, rakyat Thailand menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dari jabatannya, meenyerukan reformasi pada pemerintahan monarki.
Baca Juga: Terkenal Suka Main Perempuan, Berani Kritik Raja Thailand Terancam 15 Tahun Penjara
Ini adalah bentuk kelelahan dari penduduk Thailand yang merasa dipermainkan oleh kekuasaan Pemerintahan monarki padahal negara sedang mengalami krisis ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Dilansir AFP, dalam demo baru-baru ini rakyat Thailand melawan tabu, mengacungkan salam tiga jari pada iring-iringan mobil kerajaan sebagai simbol pemberontakan terhadap kepemimpinan Prayuth Chan-ocha.
Demo di Thailand ditanggapi dengan keluarnya dekrit darurat yang melarang adanya pertemuan lebih dari lima orang dengan alasan kondisi lingkungan sedang dilanda pandemi. Thailand juga meluncurkan aturan pembatasan media.
Dekrit diluncurkan usai ribuan massa menuntut mundurnya Prayuth Chan-ocha di Ibu Kota Thailand, Bangkok.
Aksi demo juga berhakhir dengan penangkapan para aktivis. Sebagaimana dilaporkan Prbandungraya.pikiran-rakyat.com sebelumnya, polisi membubarkan massa pada aksi 15 Oktober dengan tiga orang pemimpin pengunjuk rasa ditangkap.
Baca Juga: 7 Manfaat Belimbing Wuluh, Mampu Obati Diabetes, Sakit Gigi, hingga Wasir
Dilansir Aljazeera, pada Juli 2020 lalu, puluhan warga Filipina berkumpul mengecam pidato nasional Presiden Rodrigo Durtete.
Penduduk Filipina menganggap rezim kekerasan Presiden Rodrigo Durtete sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pers.
Pengunjuk rasa menuntut kampanye perang melawan narkoba, dan meluapkan kemarahan pembatasan media di tengah krisis pandemi Covid-19.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 di tengah ramainya massa melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law.
UU Cipta Kerja yang disahkan dan dinilai memangkas hak-hak buruh memicu turunnya masyarakat ke jalan sejak 6-8 Oktober 2020.
Baca Juga: Cara Daftar BLT UMKM Rp2,4 Juta Tahap 2, Berikut Syarat dan Lembaga Pendaftaran
Buruh, mahasiswa, hingga pelajar ramai-ramai mendatangi gedung DPR hingga Istana namun hasil nihil.
Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta rakyat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung jika ingin menolak UU Cipta Kerja.
Demo di Indonesia yang berpusat di berbagai pusat kota sendiri tak lepas dari kerusuhan. Di Jakarta berbagai fasilitas umum seperti halte bahkan rusak terbakar.
Puan Maharani selaku Ketua DPR RI meminta pemerintah gandeng kelompok buruh dalam membahas aturan turunan UU Cipta Kerja setelah aksi demonstrasi terus berlangsung selama beberapa hari.***(Fitri Nursaniyah/PR Bandungraya)