RINGTIMES BANYUWANGI – Kabar penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Konferensi Luar Biasa (KLB) kemarin menimbulkan polemik bagi pihak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menanggapi hal itu, kubu AHY menggelar konferensi pers atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat yang menjadi dua kubu.
Dalam konferensi pers yang digelar, SBY mengaku tidak pernah mengganggu apalagi merusak partai lain saat menjabat sebagai presiden.
"Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini," ujarnya saat konferensi pers, Jumat, 5 Maret 2021 kemarin seperti dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari Galamedianews.
Bukannya mendapatkan simpati, pernyataan SBY tersebut justru berbalik menjadi sebuah polemik baru.
Baca Juga: SBY Akui Menyesal Pernah Beri Jabatan ke Moeldoko: Perebutan Kepemimpinan Tidak terpuji
Hal tersebut lantas menjadi sorotan banyak pihak, bahkan banya yang mengaitkan dengan nama Gus Dur.
Selian itu, polemik ini pun sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter, serta mengungkit jejak digital SBY pada masa lalu.
Jejak digital memang sangat kejam, saat dualisme yang terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2008 lau, pemerintah justru mengesahkan PKB versi Muhaimin Iskandar.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Galamedianews.com dengan judul SBY Akui Selama Jadi Presiden Tak Pernah Rusak Partai Lain, Lah Jejak Digital SBY Disebut Ganggu Partai Lain
Priyo Sambadha yang merupakan Ketua DPP Barikade Gus Dur, menegaskan jika saat itu keputusan pengadilan memutuskan kembali ke awal, yaitu Gus Dur tetap sebagai Ketua Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Tanfidz.
Baca Juga: AHY Ditendang dari Kursi Ketum Demokrat, Annisa Pohan: Ini Masalah ‘Pemerkosaan’ Demokrasi
Namun setelah keputusan pengadilan tersebut, tiba-tiba saja Muhaimin Iskandar mengubah struktur pengurus DPP PKB secara sepihak dengan mengganti Gus Dur oleh KH Aziz Mansyur.
"Keputusan pengadilan memutuskan kembali ke awal: #GusDur tetap sebagai Ketua Dewan Syuro dan MI sebagai Ketua Tanfidz, tapi kemudian Muhaimin secara sepihak mengubah struktur pengurus DPP. Gus Dur digantikan KH Azis Mansyur," ujarnya.
Lebih lanjut, Priyo Sambadha juga menyoroti pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Presiden SBY yang saat itu justru mengesahkan PKB versi Muhaimin.
"Dan lebih hebatnya disahkan oleh pemerintah saat itu," jelasnya.
Dari keterangan Priyo Sambadha tersebut, menjadi banyak pertanyaan dari publik kenapa SBY bisa dengan mudah menganggap dirinya tak pernah merusak partai lain.
Baca Juga: SBY Akui Menyesal Pernah Beri Jabatan ke Moeldoko: Perebutan Kepemimpinan Tidak terpuji
Sedangkan jejak digital telah mencatatnya bahwa dalam pemerintahan dirinya juga pernah mengganggu partai lain.***(Hari Priyadi/Galamedianews)