RINGTIMES BANYUWANGI – Kontroversi program Kartu Prakerja yang menelan biaya triliunan rupiah dari pemerintah untuk para korban PHK, disisi lain terdapat platform kursus online Coursera yang membuka program khusus bernama Coursera Workforce Recovery Initiative.
Bahkan program ini menawarkan 3.800 kursus gratis dan mempunyai 400 spesialisasi yang bisa diakses para korban PHK.
Coursera di website resminya menyebutkan Coursera Workforce Recovery Initiative bakal ditawarkan ke pemerintah atau lembaga negara guna membantu warganya yang terkena PHK akibat dampak pandemi Corona atau Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Keluarkan Subsidi pelanggan PLN Bisnis dan Industri Kecil
“Negara dan pemerintah lokal bisa mendaftar hingga 30 September 2020, dan mereka yang terdaftar bisa mengambil kursus hingga akhir tahun ini,” tulis Coursera, seperti dilansir Ringtimes Banyuwangi dari Hajinews.
Pelatihan online gratis untuk korban PHK dari Coursera ini direspons positif oleh banyak negara di dunia.
Pemerintah berbagai negara sudah mengambil program tersebut, di antaranya Amerika Serikat, Kolombia, Kosta Rika, Yunani, Malaysia, Panama, Ukraina, dan Uzbekiztan.
Baca Juga: Inilah Syarat dan Fasilitas bagi UMKM untuk Mendapatkan Subsidi
Coursera mengungkap beberapa negara lain juga sudah tertarik dengan program ini. Namun sayangnya sejauh ini belum ada keterangan apakah pemerintah Indonesia bakal mengambil program gratis dan inovatif yang ditawarkan oleh Coursera itu.
Hebatnya lagi, kursus online gratis yang tersedia mencakup bidang teknologi, data sains, dan bisnis yang akan difasilitasi oleh pengajar dari beberapa universitas papan atas dunia, seperti Duke University of Michigan, Yale University, atau University of Illinois.
Tak hanya dari kalangan akademisi, bahkan fasilitator kursus online juga diambil dari profesional perusahaan kelas atas di bidangnya seperti Google dan IBM.
Baca Juga: Tidak Hanya Jawa, Program Subsidi UMKM Berlaku Seluruh Indonesia
Program gratis ini juga menawarkan sertifikat profesional seperti sertifikat Google IT Support Professional. Normalnya, program kursus di Coursera mematok biaya 399 dollar AS (Rp 6,1 juta) per tahun.
“Coursera bersama mitra komunitas siap membantu jutaan pekerja yang kehilangan pekerjaan dan harus menghadapi waktu pemulihan yang sulit dan perlambatan ekonomi,” kata CEO Coursera, Jeff Maggioncalda, seperti dilansir dari KompasTekno dari The Verge, Rabu (29/4/2020).
Adapun di Indonesia, pemerintah sudah membuat program Kartu Prakerja yang juga diprioritaskan untuk korban PHK akibat dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pekerja Terkena PHK dan Dirumahkan Akan Masuk Program Kartu Prakerja
Namun bedanya, program Kartu Prakerja tidak gratis sebagaimana yang ditawarkan Coursera.
Namun demikian, pemerintah menjanjikan insentif sebesar Rp 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) bagi peserta yang lolos proses seleksi Kartu Prakerja tahun 2020 ini.
Seperti gencar diberitakan belakangan, banyak pihak yang mengkritik tajam ihwal mahalnya biaya kursus online Kartu Prakerja dan materi yang sebenarnya mudah didapat secara gratis di platform lain seperti YouTube.
Baca Juga: Pastikan 4 Langkah Berikut Anda Lakukan Saat Bersihkan Interior Mobil
Salah satunya kursus Skill Academy yang dimiliki Ruangguru, sejumlah paket pelatihannya dihargai Rp 1 juta.
Kemudian di platform Sekola.mu, biaya kursus online untuk kelas Promote Business Using Instagram dihargai Rp 990.000.
Setidaknya ada delapan aplikator yang menyediakan pelatihan di program Kartu Prakerja, antara lain adalah Bukalapak, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Ruang Guru, Pijar Mahir, Pintaria, Sekolahmu, dan prakerja.kemnaker.go.id.
Baca Juga: Kabar Virus Corona DKI Jakarta 1 Mei 2020, Positif Bertambah 100 Orang
Pengamat hukum dari Universitas Indonesia Andri W Kusuma mengingatkan Program Kartu Prakerja sebaiknya dihentikan sementara, karena dalam pelaksanaannya banyak aturan yang dilanggar.
Dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (30/4/2020), Andri Kusuma menyebutkan salah satu potensi yang dilanggar di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ia mencontohkan dalam mengakses video dalam paket yang disediakan Program Kartu Prakerja, masyarakat justru harus mengeluarkan uang untuk membeli paket data internet.
Baca Juga: Bupati Mengapresiasi Pemdes, Setelah Publikasikan Data Penerima Bansos
“Mereka tidak punya pilihan, dan parahnya mereka tidak tahu berapa paket datanya yang terpotong. Ini juga melanggar UU Perlindungan Konsumen,” kata Andri.