Politik Dinasti yang Marak Didengungkan di Indonesia

27 Juli 2020, 07:45 WIB
ILUSTRASI politik dinasti.*/NET /

RINGTIMES BANYUWANGI - Politik dinasti, dalam dunia politik modern, di kenal sebagai elit politik yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan, sebagian pengamat politik menyebutnya oligarki politik.

Politik dinasti dapat diartikan sebagai perpindahan maupun perluasan kekuasaan dalam level eksekutif (kepala daerah) yang dilakukan oleh suatu keluarga (Nuritomo dan Rossieta, 2014). Politik dinasti secara sederhana dapat diartikan sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan.

Berita tentang politik dinasti kembali hangat dibicarakan pada menjelang pilkada tahun 2020. Putra dari presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon bupati kota Solo, ramai dibincangkan pengamat politik.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bersama Ibu Negara Iriana Lakukan Uji Swab Covid-19, Berikut dengan Hasilnya

Seperti yang dikutip ringtimesbanyuwangi.com dari pikiranrakyat.com, majunya Gibran Rakabuming Raka menuai pro dan kontra. Wasekjen Pimpinan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin ikut mengkritik majunya putra sulung presiden RI ini.

Menurut Novel Bamukmin, pencalonan Gibran sangat terkesan dipaksakan, lantaran kemampuan dan kopetensinya belum teruji.

"Sangat- sangat dipaksakan," ujarnya saat di wawancarai wartawan, Kemarin.

Ia menilai majunya Gibran di pilkada solo menunjukkan bahwa Jokowi tengah berupaya membangun dinasti politik.

"Jelas politik dinasti dan sepertinya dibuat kesempatan rezim ini berkuasa sangat dimanfaatkan kepentingan aseng yang sebelumnya selama kepemimpinan rezim ini condong kepada asing, maka cara apapun dilakukan agar kepentingan aseng langgeng," jelasnya.

Baca Juga: 500 Produk UMKM Perikanan Ikut Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan RI (GNBBI)

Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas (MPR RI: Politik Dinasti).

Isu politik dinasti juga terasa di Banyuwangi, istri dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga maju menjadi calon bupati pada pilkada tahun ini.

Nama Ipuk Fiestiandani bakal maju pada pilkada 2020 dengan membawa surat rekomendasi Calon Bupati Banyuwangi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Siapapun yang akan menjadi pemimpin di Indonesia meskipun  berbau dinasti, final akhir yang menjadi penentu adalah masyarakat, karena demokrasi adalah sistem politik yang sah yang diterapkan di Indonesia.***

Editor: Dian Effendi

Tags

Terkini

Terpopuler