RINGTIMES BANYUWANGI - Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait diberlakukannya PSBB Total yang mulai diterapkan pada Senin 14 September 2020 mendatang.
Rencana besar tersebut dilatarbelakangi oleh hasil laporan angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir dengan rincian 48.393 pasien terkonfirmasi positif, 36.383 dinyatakan sembuh, 1.317 lainnya meninggal dunia.
Arief Poyuono selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai, Anies Baswedan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.
Baca Juga: Simak Keistimewaan Hari Jumat Bagi Perempuan, Salah Satunya Penghapusan Dosa
Menurutnya, Anies Baswedan layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta karena telah menginstruksikan PSBB Total tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
“Anies sudah layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” tutur Arief Poyuono dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiranrakyat-depok.com.
Tak hanya itu Arief Poyuono menjelaskan PSBB Total yang baru diumumkan secara sepihak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas terlebih masyarakat kini tengah berupaya bangkit di masa new normal yang dicanangkan pemerintah pusat.
Baca Juga: Naik Lagi, Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Mulai dari Antam hingga UBS
Berita ini sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat Depok dengan judul Waketum Gerindra Minta Anies Baswedan Segera Dicopot dari Jabatannya Usai Dinilai Langkahi Presiden
“Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tuturnya.
Arief Poyuono juga mengimbau agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto segera menghadap presiden untuk menonaktifkan orang nomor satu DKI Jakarta itu.
Ia bahkan berharap agar Jakarta segera mempersiapkan kandidat pengganti sementara jabatan gubernur.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan Bola Jumat, 11 September 2020, Timnas U19 Indonesia vc Arab Saudi U-19
“Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur,” tuturnya.
Di sisi lain, Anies Baswedan membeberkan alasan terkait keputusan penerapan PSBB Total karena lonjakan kasus Covid-19 tidak mampu diimbangi oleh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.
PSBB Total tersebut membuat seluruh aktivitas perkantoran di Jakarta dialihkan di rumah masing-masing para karyawan dan hanya akan ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi.
Baca Juga: 'Dikeroyok' Sejumlah Menteri, Anies Baswedan Malah Dipuji Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19
Anies Baswedan mengklaim bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama saat akan memulihkan ekonomi di situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” tutut Anies Baswedan.(Irwan Suherman/PR Depok).***