RINGTIMES BANYUWANGI – Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani menyampaikan kabar tentang resesi yang akan terjadi pada akhir September 2020. Tentu ini menjadi kabar yang tidak bagus bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi para pelaku usaha makro maupun mikro.
Kemenkeu melalui Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu yang pada 2 Oktober 2020 kemarin mengatakan bahwa pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bisa mencapai 5 persen.
"Penting sekali bahwa Pemulihan Ekonomi itu Covid-nya harus tertangani, vaksinnya harus ada, sisi demand, sisi supply harus dilanjutkan supportnya, akselerasi reformasi harus dilakukan, seperti Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran dan lembaga pengelola investasi harus kita lakukan untuk menarik investasinya supaya positif. Jangan sampai investasi 2021 belum tumbuh.
Tentunya ini juga tergantung dari pola pertumbuhan ekonomi global terutama negara maju dan partner utama kita untuk berdagang seperti Cina, US dan Jepang," Jelasnya dalam Dialogue Kita edisi Oktober 2020.
Baca Juga: Selamat Hari Tani Nasional, Upaya Pemerintah Menyejahterakan Petani di Tengah Pandemi
Saat ini, uji coba vaksin sedang dilakukan oleh pemerintah di berbagai wilayah yang dirasa tinggi penyebaran virus Covid-19 ini.
Berita ini sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat Bekasi dengan judul KABAR BAIK dari Kemenkeu: Memungkinkan, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5 Persen pada 2021
Namun dalam pelaksanaannya pun tidak begitu mundah. Perlu adanya pemeriksaan terkait kehalalan dan anggaran yang cukup besar untuk impor dan produksi.
Sedangkan reformasi untuk investasi, reformasi anggaran dan reformasi pertumbuhan ekonomi global tidak akan berjalan lancar jika wabah Covid-19 belum teratasi.
Dalam postur APBN 2021, direncanakan defisit 5,7% dari PDB karena belanja tidak turun, tetap di kisaran Rp2.750 triliun. Transfer daerah juga naik. Harapannya posisi pemerintah sebagai motor, itu digunakan sebagai kebijakan countercyclical.
Risikonya karena primary balancenya negatif dalam karena terhantam Covid-19, prediksi rasio utang terhadap PDB naik lagi dari 37,6% ke 41,09%.
"Risikonya karena primary balancenya negatif dalam. Hal ini terjadi karena adanya Covid-19, primary balance artinya tambahan utang.
Defisit yang melebar di tahun 2021, walaupun konsolidasi dibandingkan 2020 tetap primary balancenya masih dalam, 3,59% dari PDB, rasio utang terhadap PDB naik lagi dari 37,6 ke 41,09 prediksinya," Jelas Fiskal.
Pemerintah dalam hal ini tetap mencari solusi non utang untuk menutup defisit itu, dengan investasi equity pada tahun 2021.
Adapun bidang-bidang yang direncanakan akan didanai dari APBN 2021 untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi menurut Kemenkeu adalah pendidikan Rp50 triliun, kesehatan Rp169,7 triliun, perlindungan sosial Rp421,71 triliun, infrastruktur Rp413,8 triliun, ketahanan pangan sekaligus pembangunan food estate Rp104,2 triliun, pariwisata Rp15,7 triliun, dan ICT Rp29,6 triliun.*** (Gilang Pranajasakti/Pikiran Rakyat Cirebon)