RINGTIMES BANYUWANGI – Lewat pernyataan yang diucapkan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo seolah-olah menyindir Menko Polhukam Mahfud MD serta jajaran aparat keamanan.
"Alhamdulillah, luar biasa KAMI belum dua bulan sudah mengarahkan jutaan orang demonstrasi seluruh Indonesia, dan hebatnya KAMI tidak ikut," ujar mantan Panglima TNI ini saat berbincang dengan Refly Harun pada akun Youtube Refly Harun yang tayang, Kamis 15 Oktober 2020.
Sebelumnya aparat keamanan menuding KAMI sebagai aktor intektual di balik aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah ayng berujung ricuh.
Hal tersebut membuat sejumlah petinggi KAMI pun dibekuk aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Galamedianews.com dengan judul Gatot Nurmantyo Sindir Mahfud MD, Baru 2 Bulan KAMI Sudah Mampu Kerahkan Jutaan Orang
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
Polisi kini telah menahan ketiga petinggi KAMI yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana.
Gatot Nurmantyo mengaku heran sekaligus berbangga lantaran KAMI yang baru dideklarasikan 2 bulan lalu sudah bisa mengerahkan jutaan demonstran.
Mulanya, Refly Harun menanyakan kabar petinggi KAMI yang ditangkap polisi. Lalu, Gatot Nurmantyo memberikan statemen tentang eksistensi KAMI.
Gatot Nurmantyo mengatakan KAMI mendukung aksi buruh dan mahasiswa. "Namun, secara resmi KAMI tidak ikut terjun menjadi demonstran," ujar Gatot.
Baca Juga: Hanya Pakai KTP dan SKU, Begini Cara Dapatkan Banpres UMKM Rp2,4 Juta
"Buruh itu representatif dari Indonesia, dan buruh gajinya rendah, inilah yang KAMI suarakan hati rakyat, apa yang menjadi kegelisahan rakyat, kami suarakan," ujarnya.
Gatot Nurmantyo mengatakan secara resmi KAMI tidak ikut aksi demonstrasi.
"Dukungan yang KAMI berikan dukungan moral, KAMI tidak ikut, tapi kalau anggota KAMI ikut silahkan," ujarnya.
Ketika KAMI dituding menjadi provokator dan mendesain kericuhan demo itu tidak benar.
Baca Juga: Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana Untuk Pemula
"Sebenarnya soal kericuhan dan orang-orang yang dianggap radikal, kan bisa dicari oleh badan Intelejen Nasional, ada kepolisian yang sudah teruji dan sangat bagus karena kita masih hidup di negara yang masih aman," ujarnya.
Soal kericuhan aksi demonstrasi, Gatot Nurmantyo meminta pihak yang berwajib untuk melihat CCTV yang ada. "Yang bakar-bakar pos misalnya, cari aja CCTV, kan bisa," ujarnya.
Gatot Nurmantyo mengatakan seharusnya ada komunikasi dari pemerintah dan rakyat.
Bahkan Gatot Nurmantyo mengatakan komunikasi itu tidak lancar lantaran pemerintah dan rakyat belum memiliki draf Omnibus Law UU Cipta Kerja yang final.
Baca Juga: SBY Difitnah, Prabowo Subianto Bongkar Kekuatan Besar di Balik Aksi Demo Omnibus Law
"yang membuat tidak final itu karena presiden juga belum menerima draf yang final," ujar Gatot Nurmantyo.
Refly Harun lantas melempar pertanyaan.
"Berarti kemarin ketika pemerintah menyebut isu UU Cipta Kerja yang beredar enggak bener, berarti juga belum memiliki dasar dong, enggak jelas juga?" tanya Refly Harun.
Gatot Nurmantyo lalu menjawab bahwa draf UU Cipta Kerja yang mengajukan dari pemerintah.
Baca Juga: Calathea Tumbuh Subur dan Berdaun Cantik, Berikan Jenis Pupuk Ini
"Tapi kan yang bikin draf-nya pemerintah, jadi sudah tahu," ujar Gatot Nurmantyo.
Gatot Nurmantyo menyebut gerakan massa yang terjadi menolak UU Cipta Kerja lantaran saat ini masih pandemi, banyak PHK kemudian dibayangi-bayangi dengan Omnibus Law itu.
"Saat ini masih pandemi, banyak PHK kemudian dibayangi-bayangi dengan Omnibus Law itu, jadi rakyat pada takut, sehingga bergerak semua," ujar Gatot Nurmantyo.
Untuk menyaksikan videonya secara lengkap dapat membukanya link sebagai berikut
***(Dicky aditya/Galamedianews)