Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Vaksin gratis memang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Namun, ternyata masih ada pihak rumah sakit yang berbuat curang. Rumah sakit yang nakal tersebut bahkan sudah membuka pendaftaran dan menetapkan harga vaksin.
Beberapa RS yang telah membuka pendaftaran yaitu RS UII, RS Primaya Hospital, dan RSU Bunda Jakarta. Hal tersebut sangat disesalkan oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamuddin.
Saat ini masih belum ada penetapan ketentuan vaksinasi oleh pemerintah. Azis mengimbau kepada seluruh RS di Indonesia, masyarakat, dan semua pihak yang terkait agar menunggu arahan dari pemerintah terlebih dahulu.
Baca Juga: 10 Penyebab Rezeki Terhambat Meskipun Sudah Bekerja Keras, Jangan Dilakukan Lagi
Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 akan diberikan kepada seluruh masyarakat secara gratis. Jadi, diharapkan RS tidak mengambil kebijakan secara sepihak.
“Pihak rumah sakit jangan offside, harap bersabar, tunggu regulasinya, tunggu arahan, dan keputusan pemerintah kembali. Kementerian Kesehatan perlu mengkoordinir rumah sakit agar tidak mencuri start sampai diterbitkannya peraturan resmi dari pemerintah,” kata Azis dalam siaran pers, dikutip Ringtimesbanyuwangi dari Portaljember.com pada hari Kamis, 17 Desember 2020.
Mengenai permasalahan tersebut, Azis meminta kepada pemerintah dan Kemnakes untuk segera menerbitkan regulasi terkait program vaksinasi. Hal ini dilakukan guna menghindari komersialisasi dan proses teknis di lapangan.
Baca Juga: Sikap Orang Tua Terhadap Anak yang Dibenci Rasulullah SAW, Salah Satunya Pilih Kasih
Menurutnya, peraturan tersebut harus dapat memastikan program vaksinasi berjalan lancar dan efektif untuk menuntaskan pandemi Covid-19, serta tidak menimbulkan benturan pihak-pihak terkait.
“Peraturan terkait vaksinasi harus mengatur secara detail mekanisme vaksinasi, harga vaksin, bagaimana ketentuan vaksin mandiri, bagaimana ketentuan vaksin subsidi, Skala prioritas distribusi vaksin, tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 serta pasien-pasien yang kritis perlu diprioritaskan, rumah sakit yang akan mendistribusikan vaksin, hingga bentuk pengawasannya,” kata Azis.
Selain itu, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mendorong pemerintah untuk memastikan program vaksinasi berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga masyarakat dapat merasa yakin dan aman untuk divaksinasi.
Baca Juga: Cara Menghilangkan Stretch Mark dengan 3 Bahan Alami, Salah Satunya Gula
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Portaljember.com dengan judul Belum Ada Ketentuan Vaksinasi, DPR RI Temukan Sejumlah RS 'Nakal': Jangan ‘Offside’
“Mari kita tunggu informasi yang resmi dan valid dari pemerintah mengenai program vaksinasi. Masyarakat dan pihak-pihak terkait harap bersabar dan menunggu arahan dari pemerintah,” pungkas Azis.
Realisasi vaksin sudah melalui beberapa tahapan uji klinik oleh BPOM. Untuk pelaksanaannya masih menunggu hasil dari uji tersebut.***(Mochammad Sholehudin/Portaljember.com)
