Network
Menurut Nadeim Makarim, Pemerintah Daerah (Pemda) lebih mengerti dan memahami kondisi di lingkungannya, terkait dengan kesehatan dan faktor risiko yang berhubungan pandemi Covid-19 ini.
Baca Juga: Praktisi Hukum Jelaskan Pembentukan Komite Sekolah untuk Dunia Pendidikan yang Lebih Baik
Dengan demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan keputusan sepenuhnya terhadap Pemerintah Daerah. Meski begitu, Nadiem Makarim tetap meminta setiap daerah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan komite sebagai penanggung jawab.
"Jadi lebih baik ditunjukkan ke masing-masing pemda karena mereka yang mengerti kondisi kesehatan dan kondisi kesulitan melaksanakan PJJ di masing-masing daerah mereka," ungkapnya.
Seperti yang diterbitkan sebelumnya dalam portalsulut.com dengan judul Kapan Sekolah Tatap Muka Diperbolehkan? Ini Kata Mendikbud Nadiem
Untuk daerah-daerah yang termasuk 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang kesulitan melaksanakan PJJ, Nadiem Makarim menyampaikan agar sebaiknya segera menerapkan sekolah tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Baca Juga: Edukasi Hukum, Awasi Peran Komite Sekolah di Lingkunganmu
“Jadi anjuran dari Kemendikbud adalah untuk daerah-daerah di 3T, di daerah yang sangat sulit untuk bisa melaksanakan PJJ, itu sebaiknya sekolah tatap muka segera bisa dilakukan, karena sangat serius loss of learning yang terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia," pungkasnya.
Dengan demikian, program belajar mengajar terkait dengan sekolah tatap muka kini sepenuhnya adalah keputusan dan kebijakan pemerintah daerah.***(Ainur Rofiq/Portalsulut.com)
