Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Industri minuman keras (miras) terus menjadi polemik di Indonesia. Kini Indonesia mengizinkan industri miras yang masuk dalam kategori usaha terbuka dan tentunya memancing komentar banyak pihak tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Izin yang diberikan pemerintah Indoensia atas kebijakan penetapan insustri miras sebagai kategori usaha terbuka itu emngundang kekecewaan dari Wakil Ketua MUI yakni Anwar Abbas.
Anwar Abbas selaku Wakil Ketua MUI itu menyebut jika keputusna pemerintah itu berpihak pada kepentingan pengusaha dibanding kepentingan rakyat atas izin industri miras tersebut.
"Ini jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat," kata Ketua PP Muhammadiyah ini dalam keterangannya, Kamis, 25 Februari 2021.
Lebih lanjut, Anwar Abbas juga menyebut jika kebijakan izin atas industri miras itu menunjukkan Indonesia diposisikan oleh pemerintah dn dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan demi mengejar keuntungan atau profit yang besar.
"Bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemashlahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas," kata Anwar Abbas.
Artikel ini sudah diterbitkan sebelumnya di Galamedia.pikiran-rakyat.com dengan judul Ngamuk Karena Pemerintah Izinkan Industri Miras, MUI: Mulut Pancasila, Praktiknya Liberalisme Kapitalisme
"Dengan kehadiran kebijakan ini, saya melihat bangsa ini sekarang seperti bangsa yang telah kehilangan arah, karena tidak lagi jelas oleh kita apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini," tambah Anwar.
