Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Tudingan terhadap Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta tampaknya akan berbuntut panjang.
Sejak banjir menggenangi Ibukota, nama Anies Baswedan semakin mencuat karena dianggap tak mampu tangani banjir hingga dianggap tak pecus bekerja. Berbagai tudingan hingga kecaman menyudutkan Anies Baswedan.
Banjis usai tak lantas membuat beberapa pihak berhenti mengkritisi Anies Baswedan dan kinerjanya.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Heran Banyak yang Tuding Anies Baswedan, Bang Yos Sebut Hal ini Bikin Anies Makin Kesohor
Seperti yang kita ketahui bersama, meski penanganan banjir di DKI Jakarta jauh lebih baik dari daerah lain, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru berniat mengajukan hak interpelasi kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam menangani banjir.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta malah menganggap aneh dan menilai jika PSI Terkesan hanya ingin membuat ribut. Alih-alih menenangkan warga, PSI tampak seperti akan mengobarkan api di atas banjir yang melanda Ibukota.
Penanganan banjir di DKI Jakarta yang dianggap lebih baik ini diungkapkan Fraksi Gerindra.
"Penanganan banjir di Jakarta ini masih lebih baik daripada wilayah lain. Biarkan masyarakat yang menilai. Gerindra fokus pada terus melanjutkan kinerja dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam penanggulangan banjir," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Kamis 25 Februari 2021.
Seperti yang dilansir Ringtimesbanyuwangi.com dari laman Tasikmalaya.com pada artikel yang berjudul PSI Ingin 'Bikin Keributan' Dengan Anies Baswedan Soal Banjir Jakarta, Gerindra: Kelar Gitu Sama Sikap Julid?
Baca Juga: Kritikan Atas Kinerja Anies Baswedan Semakin Memanas, Dewi Tanjung: Kau Punya Otak Tidak?
Ungkit banjir dan hak interpelasi yang diajukan oleh PSI, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai jika hal itu sebenarnya sah-sah saja jika sesuai dengan undang-undang.
"Terkait hak interpelasi dari PSI itu sih silakan saja, boleh-boleh saja sepanjang hal tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang terkait aturan di dalam tata tertib Dewan, contohnya ada aturan persyaratan tentang jumlah dukungan minimal 2 fraksi dalam pengajuan hak interpelasi," paparnya.
Ia pun mengingtkan banjir Jakarta tidak serta-merta tuntas dengan langkah interpelasi Anies. Ia juga menyebutkan jika seharusnya PSI harus bisa bersikap untuk mencari solusi bersama dalam penanganan banjir bukan malah memberikan aksi yang justru akan membuat ribut.
"Banjir ini selesai gitu emangnya dengan interpelasi? Apakah semua hal itu kelar dengan sikap 'julid'? Apakah semua urusan di DKI kelar dengan sikap nyinyir?"
"Bukankah lebih baik kita sama-sama mencari solusi membantu Pemprov membenahi permasalahan yang ada? Janganlah hak interpelasi dijadikan alat untuk kepentingan pencitraan lagi aja, seperti yang sudah-sudah," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justine Untayana menilai hak interpelasi harus diajukan lantaran Anies diduga tidak menjalankan berbagai aturan, bahkan menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk menangani banjir.
Baca Juga: Indonesia Dinilai Tak Lebih Unggul dari India, Perusahaan Tesla Ungkit SDM dan Teknologi
Padahal, menurut dia, penanganan banjir di DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 terkait RPJMD.
"Terkait dengan bencana-bencana banjir yang terjadi, khususnya di Februari 2021 ini kami Fraksi PSI menyampaikan bahwa kami Fraksi PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan," kata Justine.
Justine terkait hal tersebut juga menyinggung sejumlah program penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta yang sama sekali tidak ada kemajuan.
Dia menjelaskan saat ini sulit menemukan sungai-sungai di DKI Jakarta yang sudah dinaturalisasi atau dinormalisasi oleh Anies.***(Dicky Aditya/Galamedia.com)
