"Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah tidak mengesahkan pendaftaran pengurus 'KLB' tersebut," cuitnya di Twitter @JimlyAs, 6 Maret 2021.
Lalu cara kedua yang kemungkinan bisa dilakukan pemerintah yakni menggantikan Moeldoko dalam posisinya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden.
Baca Juga: Annisa Pohan Tak Terima AHY Ditendang dari Kursi Ketum Demokrat, Pernyatannya Mengejutkan
"Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," tutur Jimly.
Kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Moeldoko menjadi KSP pada 17 Januari 20218 lalu saat berpasangan dengan Jusuf Kala.
Saat Pemilihan Presiden 2019 itu usai, kemudian Moeldoko kembali diamanahi meneruskan posisinya sebagai Kepala KSP hingga saat ini.
Namun pasca terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut, banyak pihak yang mempertanyakan statusnya di KSP.
Dilansir dari berbagai sumber, Moeldoko sendiri merupakan mantan Panglima TNI yang menjabat selama dua tahun sejak 30 Agustus 2013 – 8 Juli 2015.
Pada 26 Desember 2016, Moeldoko pensiun dari kemiliteran dan melangkah ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Baca Juga: AHY Ditendang dari Kursi Ketum Demokrat, Annisa Pohan: Ini Masalah ‘Pemerkosaan’ Demokrasi