Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Polemik Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat masih terus bergulir berkaitan dengan kabar Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat menggeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kabar dari hasil KLB tersebut tentunya memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh nasional.
Ketua Umum Partai Demokrat, AHYpun mengatakan dengan tegas bahwa hal ini bukan konflik internal.
Dia menyebut konflik ini terjadi akibat adanya upaya ‘pencaplokan’ kepemimpinan dari pihak eksternal yang berkuasa.
AHY mengklaim bahwa situasi di dalam Partai Demokrat kompak dan setia pada hasil Kongres V pada 15 Maret 2021.
Baca Juga: Hidden Gems di Pulau Jawa yang Menarik untuk Dikunjungi
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Agus Harimurti Yudhoyono melalui unggahan di akun media sosial pribadinya setelah mengunjungi Menkopolhukam Mahfud MD pada Senin, 8 Maret 2021.
“Saya tegaskan bahwa yang terjadi bukanlah perpecahan atau konflik internal, karena internal kami kompak dan setia pada hasil Kongres V PD 15 Maret 2020 yang sudah disahkan Pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham,” tuturnya, dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dalam Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @agusyudhoyono, Selasa, 9 Maret 2021.
Agus Harimurti Yudhoyono pun mengungkapkan bahwa yang terjadi saat ini adalah upaya yang dilakukan oleh kekuatan eksternal.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiran-rakyat.com dengan judul KLB Demokrat, AHY: Ini Bukan Konflik Internal, Tapi ‘Pencaplokan’ oleh Eksternal yang Berkuasa
“Yang terjadi adalah upaya pencaplokan kepemimpinan oleh kekuatan eksternal, yang tengah berada di kekuasaan dan jelas-jelas bukan bagian dari Partai Demokrat,” katanya.
Baca Juga: Perkara Moeldoko Jadi Ketum Demokrat 'Bukan Main-Main', AHY: Rapatkan Barisan!
Selain itu, dalam kunjungan ke Kantor Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono juga menjelaskan kronologi Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat.
“Saya berkesempatan menjelaskan secara lengkap kronologi KLB ilegal Deli Serdang, kenapa ini ilegal dan inkonstitusional, beserta bukti-bukti hukum dan dukungan utuh dari 34 Ketua DPD serta 514 Ketua DPC,” ujarnya.
Agus Harimurti Yudhoyono pun merasa bersyukur karena Mahfud MD menerima penjelasan rombongan Partai Demokrat dengan baik.
“Beliau memastikan bahwa Pemerintah akan menggunakan UU Partai Politik dan AD ART Partai Demokrat yang sah, hasil Kongres V PD 15 Maret 2020, sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan,” tutur Agus Harimurti Yudhoyono.
Dia menyampaikan bahwa Partai Demokrat percaya Pemerintah memiliki komitmen dan itikad baik, untuk menjaga kedaulatan partai politik sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik dan demokrasi bangsa Indonesia.
“Kami yakin Pemerintah tidak ingin memelihara ketidakpastian hukum dan instabilitas politik, apalagi di tengah krisis ganda terkait pandemi Covid-19 dan tekanan ekonomi saat ini,” kata Agus Harimurti Yudhoyono.
Terakhir, dia berharap tragedi ‘pencaplokan’ kepemimpinan Partai Demokrat tersebut dapat segera selesai.
“Agar kami bisa kembali melakukan kerja-kerja politik membantu masyarakat. Kami menunggu, rakyat menunggu,” ucap Agus Harimurti Yudhoyono.***(Eka Alisa Putri/Pikiran Rakyat)
