Network
Baca Juga: Sentil Rocky Gerung, Tjipta Lesmana Khawatir Moeldoko Bangkitkan Orde Baru Jilid 2
Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Tito Karnavian yang merupakan mantan Kapolri itu di sebuah Rapat Kerja Komisi II DPR RI Bersama Mendagri, dan Rapat Dengar Pendapat Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan agenda membahas Persiapan Pemilihan Umum 2024, di Gedung Nusantara DPR RI pada Senin lalu.
“Kita harus konsisten, Undang-Undang ini kita ikuti, kita jalankan untuk Pilkada tetap dilaksanakan di Tahun 2024, kita bisa revisi setelah kita laksanakan, bukan sebelum kita laksanakan,” tegas Tito Karnavian dikutip Ringtimesbanyuwangi dari Kemendagri.go.id.
Diketahui Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan bahwa “Pemunguntan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”
Kepastian Pilkada serentak yang akan dilakukan di tahun 2024 tersebut tentu membuat Presiden harus menunjuk langsung para PLT untuk mengganti para Bupati atau Gubernur yang masa jabatannya habis di tahun 2023.***
