Soal Moeldoko yang Dikonsolidasi, Ridwan Hanafi Sebut Memalukan dan Melanggar Etika Politik

- 18 Maret 2021, 19:30 WIB
Moeldoko.*
Moeldoko.* /Pikiran-Rakyat.com/

RINGTIMES BANYUWANGI – Sejak beberapa waktu lalu, konflik dalam Partai Demokrat yang menyeret nama Moeldoko terkiat dengan Kongres Luar Biasa pada beberapa waktu lalu hingga detik ini masih belum terungkap kebenarannya.

Terkiat dengan isu kudeta Moeldoko terhadap Partai Demokrat, hingga detik ini Kepala Staf Presiden (KSP) tersebut masih banyak mendapatkan kritikan keras dari beberapa pihak.

Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi menanggapi hal ini meminta Moeldoko tidak menyeret Istana Presiden dalam konflik partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT

Baca Juga: Rencana Jokowi Jadi Presiden 3 Periode, Arief Poyuono: Saya Yakin Rakyat Setuju!

“Pak Moeldoko harus memisahkan urusan partai dengan KSP supaya istana tidak dibawa-bawa dalam konflik di Demokrat,” kata Ridwan pada Kamis, 18 Maret 2021.

Dalam pernyataannya ia juga meminta sejumlah pejabat struktural di KSP tidak ikut dalam urusan kepentingan politik Moeldoko dan sebaiknya fokus bekerja.

“Pak Moeldoko sebaiknya menyelesaikan urusan politiknya dengan menunjuk juru bicara pribadi,” ujarnya.

Sebagaimana diterbitkan sebelumnya dalam Galamedia.com dengan artikel yang berjudul Moeldoko Dikabarkan Konsolidasi Partai Demokrat Versi KLB di Bali, Relawan Jokowi Kian Berang

Baca Juga: Sebut Suara Azan Mengganggu Tidurnya, Wakil Rektor ini Dapat Sorotan dari Netizen

Masih dalam kesempatan yang sama, Ridwan Hanafi juga menyatakan jika pemerintahan Jokowi saat ini sedang bekerja keras menghadapi berbagai permasalahan bangsa terutama, pandemi virus corona (Covid-19).

Hal ini dikaitkan dengan kinerja Moeldoko sebagai KSP yang bertanggungjawab besar dan menjadi orang nomor satu yang seharusnya selalu berada di samping Jokowi setelah Ma’ruf Amin.

“Oleh karena itu, kami sebagai relawan Jokowi berkewajiban mengoreksi pejabat negara yang lebih mengutamakan kepentingan politik ketimbang kepentingan negara,” ujar Ridwan.

Seperti diketahui, hari ini Moeldoko melakukan kunjungan ke Bali. Diisukan kunjungannya itu terkait dengan konsolidasi Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Sebelumnya pun, Ridwan Hanafi mengkritik Moeldoko yang bersedia menjadi ketua umum PD dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut.

“Tindakan Moeldoko memalukan, melanggar etika politik, bahkan merugikan Istana,” ujar Ridwan.

Baca Juga: Refly Harun Bantah Pernyataan M Qodari, Sebut Tiga Periode Jokowi Bukan Pilihan Tepat

Sementara Moeldoko hari ini berkunjung ke Bali. Sejumlah kalangan menduga kunjungannya itu terkait konsolidasi Partai Demokrat.

Terkait dengan berita yang beredar, hal itu pun langsung dibantah oleh Moeldoko yang menyebut jika hari ini agenda dinasnya untuk reforma agraria.

"Tidak ada (Konsolidasi), hanya reforma agraria, tugas dinas ini," kata Moeldoko di Gedung Rapat Wiswasabha di area Kantor Gubernur Bali pada Kamis, 18 Maret 2021.

Dalam keterangan yang singkat itu, Moeldoko menegaskan kunjungan kerja ke Bali dalam rangka membahas reformasi agraria yang selama ini tak kunjung tuntas.

Ia pun juga tak memberikan respon perihal desakan mundur dari jabatan KSP Setelah dirinya menjabat ketua Demokrat versi KLB.

"Hanya ini saja (rapat reforma agraria)," tuturnya.***(Dicky Aditya/Galamedia-Pikiranrakyat.com)

 

Editor: Kurnia Sudarwati

Sumber: Galamedia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah