Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Ossy Dermawan, Staf Pribadi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tanggapan terkait permintaan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke SBY.
Permintaan ini berkaitan dengan ditolaknya hasil pengesahan kepengurusan Partai Demokrat dari Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
KLB tersebut dilakukan sebagai gerakan pengambilalihan Partai Demokrat atas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Meski polemik Partai Demokrat kini kian mereda, tetapi kubu Moeldoko kembali menjadi sorotan publik usai lontarkan permintaan kepada SBY.
Sebelumnya, Moeldoko bersama kelompoknya meminta SBY untuk menyampaikan permohonan maaf atas Partai Demokrat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
Hal ini lantaran kubu Moeldoko menyebut SBY telah melontarkan berbagai tudingan kepada beberapa pihak, termasuk Megawati dan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Sindir Aktivis HAM Soal Kasus Tembak Mati Teroris, 'Hatinya Kerdil'
Baca Juga: Moeldoko Disebut Tertipu Makelar Politik Usai KLB Demokrat, Begini Kata Politisinya
Permintaan kubu Moeldoko ini membuat geram beberapa pihak, terutama Ossy Dermawan.
Ossy Dermawan menganggap bahwa permintaan kubu Moeldoko yang ditujukan kepada SBY ini dinilai sangat kurang ajar dan minim intelektualitas.
Bahkan Ossy Dermawan menyebut Moeldoko dan anak buahnya seharusnya malu terhadap permintaan itu.
Baca Juga: Butuh Keadilan, Andi Arief Minta Mahfud MD Tangani Kasus Habib Rizieq dan Syahganda
Baca Juga: Razman Arif Nasution Mundur dari Kubu Moeldoko, Ada Kejanggalan di KLB Demokrat?
“Narasinya kurang ajar & minim intelektualitas. Apa KSP Moeldoko tidak malu punya pengikut seperti ini? Atau justru KSP Moeldoko yg memerintahkan utk bernarasi tidak etis seperti ini?,” tulis Ossy Dermawan dari akun Twitter pribadinya, @Ossy Dermawan, 3 April 2021.
Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan menolak pengesahan hasil KLB di Deli Serdang yang menjadikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyebut, kubu Moeldoko belum melengkapi sejumlah dokumen.
Baca Juga: Selain Didesak Mundur dari KSP, Yan Harahap Juluki Moeldoko Sebagai ‘Begal Partai’
Baca Juga: Dongkol dengan Kubu AHY, Menkumham: Seperti Orang yang Tak Dewasa Tangani Partai Politik
"Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," ungkap Yasonna Laoly saat konferensi pers secara daring pada 31 Maret 2021.
Dokumen yang dimaksud Yasonna meliputi dokumen perihal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB tersebut.
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," pungkas Yasonna.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Tutup Mata dan Telinga, Amien Rais: Demokrasi Kita Ini Makin Rusak
Hal inilah yang membuat kubu Moeldoko layangkan permintaan kepada SBY itu.
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari berita Galamedia.Pikiran-Rakyat.com berjudul “Kurang Ajar! Moeldoko Cs Minta SBY Lakukan Ini ke Jokowi dan Megawati, Ossy Dermawan: Minim Intelektualitas”
Tak hanya itu, Moeldoko juga berharap permohonan maaf itu juga turut disampaikan SBY kepada Ketua Umum pertama Partai Demokrat Subur Budhisantoso serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Baca Juga: Fantastis, Begini Fasilitas yang Anda Dapatkan Ketika Menjadi Atlet Pelajar
Baca Juga: Usai Tembak Mati Teroris, Pakar: Polisi Bukan Dilatih untuk Membawa Orang ke Kuburan
Permohonan maaf tersebut dapat dilakukan SBY dengan mendatangi hingga mencium tangan mereka satu per satu.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko Saiful Huda Ems pada 2 April 2021.
Selain itu, Saiful juga menyebut, pada periode kepemimpinan Presiden Megawati yang dimana pada saat itu SBY masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dinilai telah menipu Megawati.
Ketika menghadap Megawati, SBY menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah turut serta dalam pendirian partai berlogo mercy tersebut.***(Dharma Anggara/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)
