Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Pengamat Politik yang juga dikenal sebagai seorang ahli Filsafat, Rocky Gerung baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan jika tidak ada yang bisa menggantikan Moeldoko sebagai seorang KSP.
Hal ini dibahas dalam interviewnya bersama Jurnalis senior, Hersubeno Arief yang kemudian diunggah di channel youtube Hersubeno Point.
Menurut Rocky Gerung, keputusan memecat Moeldoko sebagai KSP berarti juga menutup KSP, lantaran menurutnya tidak ada yang bisa menggantikan Moeldoko.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Baca Juga: Drama Baru Bisa Terjadi, Bang Arief: Ayo Ngabalin, Ini Waktunya Kudeta KSP Moeldoko
“Memberhentikan Moeldoko artinya menutup KSP itu,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari channel Youtube Hersubeno Point pada Minggu, 4 April 2021.
“Karena gak ada orang yang bisa gantikan Moeldoko kan, yang punya kemampuan untuk kasak-kusuk,” lanjut dia.
Menurut Rocky Gerung, kemampuan Ali Mochtar Ngabalin dalam “kasak-kusuk” hanya dilakukan di wilayah-wilayah yang memungkinkan memunculkan sensasi.
Baca Juga: Kasus Korupsi Sjamsul Nursalim Ditutup, Rocky Gerung: Presiden Itu Hanyalah Calo
Baca Juga: Tanggapi Kegagalan Moeldoko, Refly Harun: Masih ada Celah untuk Moeldoko, Gugat Putusan Menkumham
“Kalau saudara Ngabalin, ya kasak-kusuknya di wilayah-wilayah yang memungkinkan ada sensasi aja tuh,” lanjut dia.
Sebelumnya Rocky Gerung sudah menjelaskan jika sejatinya saat ini publik sudah tidak memerdulikan apakah Moeldoko mundur atau tidak.
“Publik sudah putuskan sendiri itu, jadi kalau dibilang sebaiknya Moeldoko tidak mundur, ya iya Negara menginginkan Moeldoko tidak mundur,” ujar Rocky Gerung.
“Jadi Moeldoko mundur atau tidak, fakta moralnya publik tidak percaya lagi terhadap Moeldoko,” lanjut dirinya.
Selain itu, Rocky Gerung juga mengatakan jika kasus yang terjadi di Partai Demokrat ini sebenarnya bukan merupakan sebuah kasus hukum.
Sehingga menurut Rocky Gerung, kasus yang terjadi di Partai Demokrat yang juga melibatkan nama Kepala Staf Presiden, Moeldoko tidak seharusnya sampai dibawa ke Kemenkumham.
“Kasus ini sebetulnya bukan kasus hukum, ini kan kasus moral, ini sebetulnya kan gak perlu juga dilaporin ke Menkumham kan,” ujar Rocky Gerung. ***
