Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Yan Harahap memberikan tanggapan terkait desakan agar AHY minta maaf ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Permintaan maaf kepada Presiden Jokowi ini berkaitan dengan polemik internal Partai Demokrat yang dianggap telah membuat kegaduhan publik.
Sebelumnya, pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana menyarankan agar petinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY meminta maaf kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Pengamat politik tersebut menilai SBY dan AHY telah melakukan kesalahan yang menyebut pemerintah ikut campur ke dalam polemik Partai Demokrat.
"Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang," katanya.
Menurutnya, AHY juga harus memberikan pernyataan bahwa tingkat demokrasi saat ini lebih dewasa dan lebih baik karena Pemerintah berada di koridor yang benar.
Baca Juga: Dukung SBY Bikin Partai Baru, Ossy Dermawan: Kubu Moeldoko Harus Terima Kenyataan Pahit
Baca Juga: Kasus Korupsi BLBI Rp4,56 Triliun Dihentikan, Mardani Ali Sera: Janji KPK ‘Dikubur’
Desakan pengamat politik inilah yang sontak mendapatkan tanggapan dari beberapa pihak, terutama Yan Harahap.
