Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Berdasarkan penelusuran dari Indonesian Corruption Watch (ICW), dana yang digelontorkan mencapai Rp90,5 miliar untuk bayaran influencer pemerintah.
Diketahui angka tersebut didapat dari hasil pengumpulan data yang dilakukan ICW pada 14 sampai 18 Agustus 2020 lalu.
Kendati demikian, menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian anggaran senilai 90,5 miliar yang menurut ICW untuk bayaran influencer pemerintah tersebut tak sepenuhnya benar.
Baca Juga: Komedian Sarah Cooper Mendapat Spesial Komedi di Netflix
"Jadi, Rp90,45 miliar itu 'kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak alokasinya, misalnya untuk iklan layanan masyarakan, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau lainnya jadi tidak semua untuk influencer'," kata Donny di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Peneliti ICW, Egi Primayogha dalam konferensi pers bertajuk ‘Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?’ pada Kamis, 20 Agustus 2020 lalu, secara daring menyatakan pemerintah pusat menganggarkan Rp 90,5 miliar untuk bayaran influencer pemerintah.
Namun, menurut Kantor Staf Presiden (KSP) langkah pemerintah untuk menggandeng influencer dalam menyosialisasikan program, sah-sah saja.
Baca Juga: Surah Al-Ma'un adalah Surah ke-103, Terjemahannya Menurut Tafsir Jalalain
Donny menjelaskan, sejak awal pemerintah memang memanfaatkan berbagai jalur komunikasi yang efektif agar program dan kebijakan bisa dipahami oleh masyarakat dengan lebih mudah.
Salah satunya yakni, influencer atau tokoh publik yang dikenal secara luas.
"Influencer adalah mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Apa yang mereka sampaikan pasti didengar orang banyak. Sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, dari pembunuhan karakter, menggunakan media sosial secara positif," ujar Donny, Jumat (21/8/2020), dikutip dari Warta Ekonomi Sabtu, 22 Agustus 2020.
Ia juga menambahkan, program kerja pemerintah memang harus dikabarkan hingga ke pelosok serta desa-desa. Salah satu pihak yang mampu menjangkau semua kalangan tersebut ialah influencer dengan jejaring pengikutnya yang luas.
Baca Juga: Tujuan Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) Yang Menjadi Cikal Bakal TNI
Oleh karena itu pemerintah memang menganggarkan bayaran influencer pemerintah untuk mendengungkan program-program pemerintah.
Terlebih lagi, 40 persen populasi Indonesia masuk dalam kategori millenial yang dianggap melek teknologi.
Donny pun membantah pernyataan ICW yang menyebut, bahwa Presiden Joko Widodo tidak percaya diri terhadap program-programnya karena menggunakan jasa influencer.
Baca Juga: Badan Keamanan Rakyat (BKR), 75 Tahun Berdirinya Cikal Bakal TNI
“Jadi saya kira bukan (pemerintah) tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan millenial. Sehingga program-program itu bisa dipahami. Misalnya bansos, orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftar kemana, priosedurnya seperti apa,” ungkapnya.
Ia menekakan, bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk bayaran influencer pemerintah untuk sosialisasi program pemerintah itu tak salah, selagi kebijakannya memang bermanfaat.***
