Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Peningkatan pasien positif Covid-19 di Ibu Kota Jakarta memaksa Gubernur Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan tersebut oleh berbagai pihak disebut akan berdampak buruk dan membahayakan perekonomian dan diprediksi lebih buruk dari penerapan PSBB tahap pertama.
Akibat dari kebijakan PSBB yang kembali diterapkan Anies Baswedan, muncul usulan agar Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto segera menghadap Presiden Jokowi dan meminta penonaktifan Anies Baswedan.
Baca Juga: Pro Kontra PSBB Total Anies Baswedan, Tengku Zulkarnain: Presidennya Kemana, Tidak Mereka Bully?
Usulan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono saat berbindang dengan RRI beberapa waktu lalu.
"Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan," kata Arief, Kamis 10 September 2020, seperti dilansir mantrasukabumi.com dari RRI.
Bahkan Arief Poyuono berpendapat, Partai Gerindra perlu segera menyiapkan kadernya sendiri, Riza Patria yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur.
Baca Juga: Polemik PSBB, Jokowi Nilai Langkah Bima Arya Lebih Tepat Daripada Anies Baswedan
Berita ini sebelumnya telah terbit di mantrasukabumi.com dengan judul Gara Gara PSBB Kabar Nonaktifkan Anies, Prabowo Harus Menghadap Jokowi
Alasannya, lanjut Arief, Anies diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat.
"Anies sudah layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tegasnya.
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi.
Baca Juga: Langkahi Presiden Jokowi dan Umumkan PSBB, Waketum Gerindra: Anies Layak Dinonaktifkan
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ketusnya.
Sebelumnya, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total sebagaimana awal pandemi Covid-19 lalu.
Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah. Hanya ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.
Baca Juga: PSBB Diperpanjang, Anies Baswedan Sebut Kasus Covid-19 Tanpa Gejala 66 Persen
Adapun alasan Anies mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Anies mengklaim bahwa keputusan sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.
“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota.
Baca Juga: Satu Suara dengan Anies Soal PSBB, Rizal Ramli: Jokowi Itu Presiden Bukan?
PSBB Jakarta, Waketum Gerindra: Anies Layak Dinonaktifkan
Gubernur DKI Jakata, Anies Baswedan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies pun dinilai layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Ibu Kota.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menjelaskan, Anies layak dinonaktifkan karena memberlakukan PSBB tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Anies sudah layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima rri.co.id, Kamis 10 September 2020.
Baca Juga: Kebijakan Anies Baswedan Bertolak Belakang dengan Ganjar Pranowo tentang Pembukaan Kembali Bioskop
Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kini sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi.
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ketusnya.
Maka dari itu menurut dia,, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies.
Baca Juga: Sebut Anies Tak Matang Jadi Gubernur DKI Jakarta, Ruhut Sitompul: Segera Lempar Handuk Putih
"Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," imbuhnya.
Sebelumnya, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total sebagaimana awal pandemi Covid-19 lalu.
Akibatnya, aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah. Hanya akan ada 11 bidang esensial akan beroperasi.
Baca Juga: Anies Baswedan Buka Suara Atas Membludaknya Kasus Positif Civid-19 di Jakarta
Adapun alasan Anies mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas, namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Anies mengklaim bahwa keputusan sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi Covid-19 sekarang ini.
“Presiden menyatakan dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera mungkin,” ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota.** (Fauzan Evan/mantrasukabumi.com)
