Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait diberlakukannya PSBB Total yang mulai diterapkan pada Senin 14 September 2020 mendatang.
Rencana besar tersebut dilatarbelakangi oleh hasil laporan angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir dengan rincian 48.393 pasien terkonfirmasi positif, 36.383 dinyatakan sembuh, 1.317 lainnya meninggal dunia.
Arief Poyuono selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai, Anies Baswedan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.
Baca Juga: Simak Keistimewaan Hari Jumat Bagi Perempuan, Salah Satunya Penghapusan Dosa
Menurutnya, Anies Baswedan layak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta karena telah menginstruksikan PSBB Total tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
“Anies sudah layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” tutur Arief Poyuono dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiranrakyat-depok.com.
Tak hanya itu Arief Poyuono menjelaskan PSBB Total yang baru diumumkan secara sepihak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas terlebih masyarakat kini tengah berupaya bangkit di masa new normal yang dicanangkan pemerintah pusat.
Baca Juga: Naik Lagi, Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Mulai dari Antam hingga UBS
Berita ini sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat Depok dengan judul Waketum Gerindra Minta Anies Baswedan Segera Dicopot dari Jabatannya Usai Dinilai Langkahi Presiden
“Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tuturnya.
