RINGTIMES BANYUWANGI – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh jajaran yang ada dibawahnya agar tidak menggunakan uang rakyat dengan sembarangan.
Jokowi menegaskan bahwa Anggaran Pengeluaran Belanja Negara dan Daerah (APBN-APBD) tidak seharusnya dibelanjakan untuk barang-barang impor.
Karena barang-barang impor tersebut menurut Jokowi seharusnya tidak dibeli dengan menggunakan uang rakyat.
Baca Juga: Jokowi Izinkan Masyarakat Lepas Masker, Warga Diminta Tetap Waspada Saat di Luar Ruangan
Jokowi juga menilai bahwa pembelian barang impor dengan menggunakan APBN dan APBD adalah sebuah hal yang sangat keliru dan tidak seharusnya dilakukan.
Dalam acara pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Kamis, 24 Mei 2022 kemarin Jokowi menyampaikan hal tersebut.
“Seperti yang saya sampaikan di Bali, karena ini uang rakyat. APBD-APBN ini uang rakyat, ya jangan dong kita belikan barang-barang import. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” tutur Jokowi dikutip dari Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul Jokowi Minta Anggaran Negara Tidak Dipakai Beli Barang Impor: Ini Uang Rakyat
“Sehingga muncul tangga buatan Indonesia ini, akan saya ikuti terus. Pertemuan seperti ini kita evaluasi bagaimana angka-angka yang sudah ada,” sambung Jokowi kepada jajaran yang hadir.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Luhut Urus Persoalan Minyak Goreng Jawa dan Bali
Jokowi menegaskan, penggunaan APBN-APBD harus benar-benar dimanfaatkan pada fokus yang akan dituju.
Sebab kedua dana tersebut tak sedikit. APBN mencapai Rp2.714 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.970 triliun.
“APBN kita, APBD kita, anggaran yang ada di BUMN betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya betul-betul fokus ke titik yang kita tuju. Karena uangnya besar sekali,” tuturnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta aparatur sipil negara selaku pengambil keputusan dan pelaksana untuk lebih mencermati pengeluaran APBN-APBD.
Baca Juga: Sambut Kebijakan Jokowi Soal Pelonggaran Masker, Bupati Ipuk: Rasakan Kesegaran Udara Banyuwangi
“Besar sekali, dan sekali lagi jangan APBN-APBD, jangan beli untuk barang-barang import. Dan saya lihat di sini ada eselon 1, eselon 2, sekda yang merupakan pengambil keputusan dan pelaksana. Policy besarnya iya. Ada di menteri, gubernur, bupati, wali kota. Tapi melaksanakan keputusan ada di bapak dan ibu semuanya,” sambungnya lagi.
Di sisi lain, Jokowi menyoroti pentingnya memanfaatkan produk buatan lokal.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan bisa masuk pada E katalog lokal,” pungkas Jokowi.*** (Raider Satria Paulus/Pikiran Rakyat)