Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu meminta pemerintah untuk menghentikan beberapa hal untuk menjamin kehidupan rakyat di tengah pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa sistem lockdown tidak bisa digunakan di Indonesia.
Bahkan ironisnya, Jokowi menyebut semi lockdown saja sudah membuat rakyat menjerit, apalagi jika diterapkan lockdown secara total seperti negara lain.
Baca Juga: Cek Fakta, Presiden Jokowi Serahkan Tambang Emas ke China Sebulan yang Lalu
Menurut pendapat Said Didu, rakyat menjerit bukanlah disebabkan oleh sistem lockdown, melainkan kehidupan yang tida terjamin oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan Said Didu melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Dalam cuitan tersebut, Ia pun memberikan solusi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menjamin kebutuhan hidup rakyat selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Baca Juga: Presiden Jokowi Dibully Soal Sebutan Muazin, Akhmad Sahal: Ini Lebay
Menurut pendapatnya, akan jauh lebih baik bila pemerintah menghentikan beberapa proyek infrastruktur yang tengah dijalani.
Ia juga meminta agar pemerintah menghentikan dalam membeli senjata-senjata atau alutsista.
Bahkan Ia meminta penghentian untuk memberikan gaji-gaji lembaga yang tidak perlu seperti BPIP, stafsus milenial, dan lainnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Jokowi Mendapat Backup Komunis untuk Perpanjang PPKM Darurat
Di akhir cuitannya, Ia meminta agar dana peroleh dari semua hal yang dihentikan tersebut dialihkan untuk membantu rakyat saat pemberlakuan lockdown.
"Rakyat menjerit bkn karena lockdown tapi karena kehidupannya tdk dijamin saat semi lockdown (PPKM). Sebaiknya pemerintah hentikan dulu proyek2 infrastruktur, pembelian senjata, gaji2 lembaga yg tdk perlu (spy BPIP, stafsus milenial) dll dan alihkan ke dana lockdown," kata Said Didu, sebagaimana dikutip dalam cuitan @msaid_didu pada Jumat, 30 Juli 2021.***
