Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mengadakan rapat paripurna pada Selasa, 01 Maret 2022 dengan agenda pembahasan tanggapan inisiatif Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat Paripirna ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ali Mahrus beserta anggota dewan dari lintas fraksi. Selain itu, juga hadir Wabup (Wakil Bupati) Banyuwangi, Sugirah, Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati beserta jajarannya dengan menerapkan protokol kesehatan.
Wabup Sugirah menyampaikan tanggapannya atas Raperda inisiatif tentang BUMD bahwa ekseskutif pada dasarnya memiliki pendapat dan kesepahaman dengan subtansi yang diatur dalam Raperda. Hal tersebut sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Usaha Milik Daerah.
Baca Juga: 9 Bangunan dan Tempat Bersejarah di Banyuwangi, Ada Lubang Buaya
“Pada dasarnya eksekutif memiliki kesepahaman dan pendapat dengan substansi yang diatur dalam Raperda BUMD,” kata Sugirah saat rapat paripurna.
Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat pada perkembangan perekonomian daerah, sebagaimana pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
“Guna hukum serta optimalisasi penyelenggaraan BUMD maka diperlukan suatu produk hukum daerah berupa Perda yang komprehensif dan dapat memayungi penyelenggaraan BUMD di Kabupaten Banyuwangi,” ucapnya.
Sebagaimana peraturan daerah ini, BUMD Kabupaten Banyuwangi diharapkan kedepannya bisa bekerja secara berdayaguna dan berhasil mencapai tujuannya serta bisa bekerja dalam jangka pendek menengah dan jangka panjang.
Baca Juga: Air Terjun Lider, Wisata Alam di Banyuwangi yang Elok nan Eksotis
Tidak hanya itu, BUMD di Kabupaten Banyuwangi juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan daerah, menarik investasi, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menyejahterakan masyarakat.
