Network
Di Banyuwangi sendiri untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik di desa telah diluncurkan program Smart Kampung sejak tujuh tahun lalu.
Smart Kampung adalah layanan desa berbasis online yang saat ini telah diterapkan oleh 189 desa.
Menurut Ipuk, smart kampung adalah instrumen bagi pemkab untuk menggerakkan berbagai sektor di desa. Tidak hanya layanan publik, namun juga sektor lainnya di pedesaan.
Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Larang ASN Pakai Kendaraan Dinas Buat Mudik Lebaran
“Dengan teknologi informasi yang kami fasilitasi di sana, desa-desa di Banyuwangi mulai bergerak. Mereka menggunakan TIK sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensinya," kata Ipuk.
“Tentunya dengan tambahan bimbingan dari KPK terhadap dua desa tersebut, saya berharap besar akan semakin meningkatkan pelayanan di sana, yang nantinya akan bisa dicontoh desa lainnya,” kata Ipuk.
Fungsional direktorat pembangunan peran serta masyarakat KPK Herlina Jeane, saat di Banyuwangi menjelaskan bahwa dalam penentuan desa anti korupsi ada lima indikator yang harus dipenuhi dua desa tersebut.
Yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
“Budaya antikorupsi diharapkan bisa terus lahir dari level masyarakat desa dan menyebar hingga ke tingkat pemerintahan lebih tinggi. Nilai-nilai antikorupsi penting dipraktikkan di semua level pemerintahan termasuk di lingkup terkecil seperti desa. Terlebih, pemerintahan desa juga mengelola Dana Desa. Sebab itu, upaya mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih semakin menjadi kebutuhan,” jelas Jeane.
Baca Juga: Desa-Desa di Banyuwangi Dominasi Sepuluh Besar Desa Mandiri Indonesia
