Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Setelah DRI RI mengajukan cuti hamil bagi karyawan wanita 6 bulan dan suami 40 hari, para pengusaha memberikan respon.
Sejumlah pengusaha meminta untuk kaji ulang dan evaluasi Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada DPR RI.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mewakili suara, saat ini pelaku usaha berharap pemerintah Indonesia dan DPR melakukan kajian ulang dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif sebelum menetapkan RUU KIA.
Baca Juga: Pesawat Susi Air Kecelakaan di Papua, Susi Pudjiastuti: Semua Penumpang Selamat
Dikatakannya, pelaku usaha banyak mengeluhkan RUU KIA akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing-masing pengusaha.
Sarman menambahkan, pemerintah Indonesia dan DPR harus menjaga psikologi para pengusaha, karena para pengusaha-lah yang akan menjalankan kebijakan RUU KIA kemudian.
Sarman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah juga menambahkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah optimal dengan memberlakukan cuti hamil selama 3 bulan.
Kebijakan tersebut sudah dijalankan selaam 19 tahun dengan konsisten oleh para pelaku usaha.
Baca Juga: Cara Cek Hasil UTBK SBMPTN Tahun 2022 dan Sertifikat Bagi Peserta yang Dinyatakan Lulus
Maka dengan itu, Sarman berharap agar pemerintah Indonesia dan DPR RI segera mempertimbangkan dari berbagai aspek, mulai dari tingkat produktivitas, kemampuan pelaku usaha, dan dampak dari pelaku UMKM.
