Network
Dengan adanya tujuan serta prinsip-prinsip tersebut, maka dapat diharapkan kualitas dan kuantitas ASN bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh wilayah Indonesia.
Mendasari hal tersebut maka setiap instansi menyampaikan usulan tentang kebutuhan ASN kepada Menteri Pan-RB dan kepala BKN dengan pendapat dari Menteri Keuangan dan serta pertimbangan teknis dari BKN, menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tnetang manajemen PNS, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.
Baca Juga: Emirsyah dan Soetikno Tidak Ditahan Meski Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia
Dalam hal ini Mahfud MD mengatakan pengadaaan CPNS tahun ini difokuskan untuk PPPK guru, tenaga kesehatan, serta tenaga lainnya.
Putusan pengadaan calon ASN ini dipertimbangkan akan tenaga honorer atau non ASN yang memenuhi syarat penyadangan birokrasi dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instasni pusat serta daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji serta tunjangan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Adapun rencana perekrutan calon ASN tahun ini adalah sebanyak 1.086.128 orang atau formasi jabatan," tutur Mahfud MD.
Berdasarkan angka tersebut, pemerintah membuka formasi PPPK di tingkat pusat bagi 93.554 orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Guru sebabyak 45.000 orang
2. Dosen (Kemdikbud/Kemenag) sebanyak 20.000 orang
