Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang digagas Pemkab Banyuwangi resmi diadopsi oleh pemerintah pusat untuk diterapkan secara nasional. Hal ini ditandai dengan penyerahan source code dan manual book aplikasi MPP Digital Banyuwangi oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Prof. Dr. Diah Natalisa, di Banyuwangi, Selasa (24/10/2023).
“Setelah berproses bersama antara Pemkab Banyuwangi, lintas kementrian dan instansi mulai dari KemenPAN RB, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kesehatan, Perum Peruri, PT. Telkom dan banyak pihak lainnya, MPP Digital besutan Banyuwangi resmi akan diadopsi oleh pemerintah pusat. Ini akan kita kembangkan lebih luas lagi layanannya,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB, Diah Natalisa.
Baca Juga: Dikemas dalam Festival Demokrasi Desa, Pilkades Banyuwangi Digelar secara Riang
Selanjutnya MPP Digital Banyuwangi diaplikasikan ke MPP Digital Nasional yang merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi ke dalam satu platform milik pemerintah pusat.
Aplikasi MPP Digital Nasional ini dirancang untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Di mana melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan hanya melalui gawai.
"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Banyuwangi yang bersedia menjadi role model MPP Digital Nasional. Selanjutnya, aplikasi MPP Digital Nasional akan kami kelola agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Diah.
Baca Juga: 10 Tahun Kerjasama PMI Banyuwangi dan JFF, Bantu Pengobatan Gratis Puluhan Ribu Mata Warga
Diah menjelaskan, aplikasi MPP Digital Nasional akan menyediakan dua jenis layanan yang bisa diakses. Yakni layanan administrasi kependudukan dan layanan perijinan kesehatan.
“Bersama project management office (PMO) kami akan terus kembangkan aplikasi ini. Saat ini saja kami terus bekerja keras bersama tim Kemendagri dan Kemenkes untuk melakukan berbagai pengembangan layanan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Diah.
