RINGTIMES BANYUWANGI - Hasil penyelidikan selama dua tahun oleh Departemen Kehakiman menemukan bahwa universitas Ivy League telah melanggar hukum hak sipil dalam proses penerimaan sarjana.
Departemen tersebut mengancam akan mengajukan tuntutan hukum terhadap universitas tersebut jika gagal mengambil tindakan "perbaikan".
Seorang juru bicara Yale mengatakan universitas "dengan tegas" membantah tuduhan itu.
Baca Juga: Pada Saat Sidang Tahunan MPR, Presiden Jokowi: Langkah Indonesia adalah, Melakukan Lompatan Besar
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menjadi penentang kuat dari apa yang disebut tindakan afirmatif.
Program tersebut, yang didukung oleh mantan Presiden Barack Obama, berupaya untuk meningkatkan penerimaan minoritas yang kurang terwakili, terutama Hispanik dan Afrika-Amerika.
Laporan Departemen Kehakiman, yang diterbitkan pada hari Kamis, mengatakan bahwa meskipun Mahkamah Agung mengizinkan universitas yang menerima dana pembayar pajak untuk menggunakan ras sebagai "salah satu dari sejumlah faktor" selama penerimaan, "penggunaan ras oleh Yale sama sekali tidak terbatas", seperti dilansir dari BBC.
Baca Juga: Loker Banyuwangi 2020 : Asisten Rumah Tangga (ART) Bu Mariani
"Yale menggunakan perlombaan di beberapa langkah proses penerimaannya yang mengakibatkan efek berlipat ganda pada kemungkinan pelamar untuk diterima," katanya.
Yale dengan tegas menolak kesimpulan laporan tersebut, yang dikatakan telah dibuat sebelum universitas dapat memberikan semua informasi yang diminta oleh Departemen Kehakiman.
"Seandainya Departemen menerima sepenuhnya dan mempertimbangkan informasi ini secara adil, itu akan menyimpulkan bahwa praktik Yale benar-benar sesuai dengan preseden Mahkamah Agung selama beberapa dekade," kata Yale dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: LOKER BANYUWANGI 2020 : Kini Klinik Prambanan Membutuhkan Staff Administrasi
Universitas tersebut mengatakan pihaknya mempertimbangkan banyak faktor selama proses penerimaan dan mengatakan tidak akan mengubah prosesnya "atas dasar tuduhan yang tidak berdasar dan tergesa-gesa."
Tahun lalu, Universitas Harvard dibebaskan dari diskriminasi terhadap pelamar Asia-Amerika oleh hakim federal menyusul gugatan, meskipun putusan tersebut sekarang sedang naik banding.***