Muslim di Hainan Dilarang Pakai Hijab ke Sekolah oleh Tiongkok, Karena Dianggap ‘Tidak Teratur’

28 September 2020, 18:33 WIB
Tiongkok Undang Para Pemimpin Uni Eropa ke Xinjiang Karena Tuduhan Ini! /PIXABAY

RINGTIMES BANYUWANGI - Perhatian dunia memang tak pernah lepas terhadap perlakuan Tiongkok pada minoritas Muslim di Xinjiang.

Tetapi kini pembatasan agama terlihat menyebar ke daerah lain yakni pada komunitas muslim di wilayah selatan Tiongkok.

Tiongkok kini menyasar muslim Utsul, diketahui populasi berkisar 10.000 orang berbasis di Sanya, sebuah kota di provinsi pulau Hainan, berjarak 12.000 kilometer jauhnya dari Xinjiang.

Seperti dikutip oleh ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiran-rakyat.com dari SCMP, dokumen Partai Komunis Tiongkok menyatakan pihak berwenang akan tingkatkan pengawasan mereka terhadap penduduk di lingkungan muslim untuk menyelesaikan masalah dan pembatasan yang lebih ketat pada arsitektur Arab dan agama.

Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Tiongkok Larang Muslim di Hainan Pakai Hijab ke Sekolah karena Dianggap 'Tidak Teratur'

Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian

Tentu saja perintah pelarangan hijab di sekolah picu protes dari sekolah-sekolah lingkungan muslim Utsul yang dimulai awal bulan September 2020 ini.

Foto dan video yang beredar di media sosial Tiongkok menunjukkan sekelompok remaja mengenakan hijab membaca dari buku teks di luar sekolah dasar sambil dikelilingi oleh petugas polisi.

"Bagi kami hijab adalah bagian yang tidak terpisahkan. Budaya kami, jika kami melepasnya seperti menanggalkan pakaian,” kata seorang pekerja komunitas Utsul, yang tidak mau disebutkan namanya karena sensitifnya masalah tersebut.

Pemerintah Tiongkok sering membenarkan perlakuannya terhadap Muslim di Xinjiang, di mana sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa hingga satu juta orang Uighur dan kelompok minoritas lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan dengan tuduhan pada serangan teroris sebelumnya.

Baca Juga: Terus Usik Papua, Indonesia Putuskan Asingkan Vanuatu

Pekerja komunitas mengatakan bahwa wanita Utsul yang bekerja di pemerintah kota Sanya atau cabang Partai Komunis Tiongkok setempat juga dilarang mengenakan hijab ke kantor akhir tahun 2019 lalu.

Para pekerja muslim Utsul yang bekerja di pemerintahan atau badan-badan Partai Komunis hanya diberi tahu bahwa hijab itu 'tidak teratur'.

Dokumen Partai Komunis Tiongkok dari tahun 2019 lalu yang dilihat oleh SCMP dan diverifikasi oleh pekerja komunitas menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah manifestasi terbaru dari kampanye bersama kepada Sinisisme (paham) di beberapa lingkungan tempat muslim Utsul tinggal, makan, dan berdoa.

Laporan empat halaman itu berjudul 'Dokumen Kerja tentang penguatan tata kelola secara keseluruhan atas Lingkungan Huixin dan Huihui', ditujukan pada dua lingkungan di Sanya yang sebagian besar penduduknya adalah muslim Utsul.

Baca Juga: Akibat Foto dan Video Tak Senonoh Ibunya Tersebar, Anak SMP Laporkan Pelaku ke Polisi

Di antara laporan itu, pemerintah Tiongkok menerapkan aturan yaitu masjid harus mengecilkan ukurannya, dan bangunan dengan 'kecenderungan Arab' akan dilarang.

Aksara Arab juga harus dihapus, bersama dengan karakter Tiongkok seperti 'halal' dan 'Islami'. ***(Julkifli Sinuhaji/Pikiran Rakyat)

 

Editor: Ikfi Rifqi Arumning Tyas

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler