Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Negara kaya yang mewakili 13 persen populasi dunia dikabarkan memborong lebih dari setengah calon vaksin Covid-19 dari beberapa produsen farmasi.
Oxfam yaitu organisasi non-pemerintah menemukan fakta terkait hal itu setelah menganalisa data yang dikumpulkan oleh perusahaan analisis Airfinity.
Organisasi tersebut meneliti kesepakatan yang telah dibuat oleh produsen farmasi untuk lima vaksin yang saat ini tengah diuji coba tahap akhir. Lima vaksin di antaranya yaitu AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer dan Sinovac.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Galamedianews.com dengan judul Bagaimana Nasib Indonesia? 2,7 Miliar Dosis Vaksin Covid-19 di Dunia Diborong Negara Kaya
Baca Juga: Ketahui Apakah Anda Sudah Termasuk Wanita Dewasa atau Belum, Simak Tandanya Berikut Ini
"Akses ke vaksin seharusnya tak bergantung pada di mana Anda tinggal atau berapa banyak uang yang Anda miliki," kata Robert Silverman dari Oxfam America seperti dikutip dari AFP, Kamis 17 September 2020 seperti yang dikutip oleh ringtimesbanyuwangi.com dari Galamedianews.com.
"Pengembangan dan persetujuan vaksin yang aman dan efektif sangat penting, tetapi yang sama pentingnya adalah memastikan vaksin tersedia dan terjangkau untuk semua orang."
Oxfam menghitung kapasitas produksi gabungan dari lima kandidat vaksin ini mencapai 5,9 miliar dosis, cukup untuk tiga miliar orang di dunia.
Kesepakatan ini telah disetujui untuk 5,3 miliar dosis. Dari jumlah itu, 2,7 miliar dosis atau 51 persen telah dibeli oleh negara, wilayah, dan kawasan maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, Hong Kong dan Makau, lalu Jepang, Swiss serta Israel.
Baca Juga: Kemenag Bersikukuh Lakukan Program Penceramah Bersertifikat, Meskipun Ditolak MUI dan Sejumlah Ormas
Sementara sisanya 2,6 miliar dosis telah dibeli oleh atau dijanjikan ke negara-negara berkembang antara lain India, Bangladesh, China, Brasil, Indonesia dan Meksiko.
Organisasi nirlaba tersebut menambahkan bahwa kandidat vaksin yang dikembangkan oleh Moderna, telah menerima 2,5 miliar dolar dari uang pembayar. Namun perusahaan itu memilih menjual semua pasokan ke negara-negara kaya karena ingin mendapatkan keuntungan.
Oleh karena itu, Oxfam dan organisasi lain menyerukan agar vaksin bisa didistribusikan secara adil dan merata tanpa biaya alias gratis.
"Ini hanya akan mungkin jika perusahaan farmasi mengizinkan vaksin diproduksi seluas mungkin dengan membagikan pengetahuan mereka secara bebas tanpa paten, daripada melindungi monopoli mereka dan menjual kepada penawar tertinggi," kata Oxfam.
Baca Juga: Mengejutkan, Rocky Gerung Menganggap Anies Baswedan Lebih Berbahaya Daripada Virus Covid-19
Virus corona kini telah menginfeksi 30 juta orang di seluruh dunia dan mengakibatkan 945.159 kematian.
Sementara itu Indonesia melakukan penandatanganan kesepakatan dengan organisasi pendanaan untuk anak-anak atau UNICEF dalam rangka kerja sama menghadirkan vaksin Covid-19 yang aman, luas, dan
terjangkau.
Penandatanganan MOU for the Provision of Procurement Services Kementerian Kesehatan RI dan Perwakilan UNICEF itu disiarkan secara virtual, Rabu kemarin.
Tampak hadir Menteri Kesehatan RI, Terawan, Debora Comini, perwakilan UNICEF di Indonesia, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir.
Baca Juga: Mengejutkan, Rocky Gerung Menganggap Anies Baswedan Lebih Berbahaya Daripada Virus Covid-19
Terawan mengatakan, Indonesia bekerja keras untuk mendapatkan vaksin corona yang aman, efektif, dan dalam skala besar.
Salah satunya, menjalin komunukasi dengan GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization), CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), dan WHO melalui COVAX.
"Peran UNICEF dalam COVAX sangat penting yakni akan memastikan setiap negara termasuk Indonesia memiliki akses vaksin yang aman, cepat dan merata," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan UNICEF di Indonesia Debora Comini mengatakan, pengadaan vaksin merupakan upaya kolektif yang harus melibatkan banyak pihak.
Baca Juga: Menhub Budi Karya Sumadi Membongkar Berita Bohong Seputar Covid-19
"Pengadaan vaksin harus melalui solidaritas dan kerja sama internasional. Suatu negara tidak bisa bekerja sendirian. Kami berharap vaksin covid-19 dapat hadir sesegera mungkin. Kami juga ingin memastikan vaksin tersedia untuk semua orang, termasuk semua anak-anak," harap Comini.
Pada kesempatan yang sama juga, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, ketersediaan vaksin Covid-19 melalui jalur multilateral dapat diperoleh pada 2021 mendatang.
Ia melanjutkan, jalur multilateral itu berasal dari skema GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization), CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), dan WHO melalui Covax Facility.***(Dicky Aditya/Galamedianews)
