Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Pemerintah China pada hari Jumat, 16 Oktober 2020 menolak sebagai "lelucon" sebuah laporan berita yang mengatakan memisahkan anak-anak etnis Uighur dari orang tua mereka sebagai bagian dari kebijakan rekayasa sosial di wilayah barat Xinjiang.
Dilansir dari Aljazeera, juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian juga menolak karakterisasi majalah Economist tentang kebijakan China di Xinjiang, tempat sebagian besar penduduk Muslim Uighur China tinggal, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Aktivis mengatakan sekitar satu juta orang Uighur dan orang Turki lainnya telah dipenjara di kamp "pencucian otak", penahanan massal yang telah dikecam oleh kelompok hak asasi manusia dan pejabat pemerintah asing.
Baca Juga: Dijual, dicambuk dan diperkosa: Seorang wanita Yazidi mengingat penahanan ISIS
Pada bulan September, hampir dua lusin kelompok aktivis menulis surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengklaim bahwa genosida sedang terjadi terhadap orang Uighur dan harus diselidiki.
Investigasi oleh kantor berita The Associated Press pada bulan Juni mengatakan China memberlakukan tindakan kejam untuk memangkas tingkat kelahiran di antara etnis Uighur sebagai bagian dari kampanye besar-besaran untuk mengekang populasi Muslimnya.
Di bawah hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan didefinisikan sebagai kejahatan yang meluas dan sistematis, sedangkan beban pembuktian genosida - maksud untuk menghancurkan sebagian dari suatu populasi - lebih sulit dibuktikan.
Baca Juga: Vaksin COVID-19 Datang ke Indonesia November 2020, Belum Dijamin Halal?
Bulan lalu sebuah lembaga pemikir Australia menunjukkan jaringan pusat penahanan China di wilayah Xinjiang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya dan sedang diperluas, bahkan ketika Beijing mengatakan akan menghentikan program "pendidikan ulang" -nya.
China telah menghadapi kritik keras secara global atas perlakuannya terhadap orang Uighur, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap tokoh-tokoh politik Beijing dan mengimpor komoditas makanan.
