RINGTIMES BANYUWANGI – Konflik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilakukan kubu Moeldoko kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih berlanjut. Pasalnya, kini KLB Demokrat disebut sebagai makar dan terorisme politik.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ardy Mbalembout yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Komite Nasional Partai Demokrat (KNPD) dari Organisasi Sayap (Orsap) Partai Demokrat.
Menurut Ardy Mbalembout, tindakan kubu Moeldoko yang terkait Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah makar dan terorisme politik atas Partai Demokrat.
Baca Juga: Dukung AHY dan Demokrat, Ketua GPJ: Kami Siap Menumpahkan Darah Melawan Perusak Demokrasi
Baca Juga: Kubu AHY Gandeng Mantan Ketua KPK, Ferdinand: Demokrat Akan Rugi
Diketahui sebelumnya, KLB Demokrat yang dilakukan oleh kubu Moeldoko itu diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dari KLB Demokrat tersebut dihasilkan bahwa Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggeser kepemimpinan Partai Demokrat atas AHY saat ini.
Acara KLB yang dilakukan kubu Moeldoko ini disebut oleh Ardy Mbalembout telah menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2005.
Baca Juga: KLB Demokrat Siapkan Moeldoko Menjadi Capres, Begini Tanggapan Prof Salim Said
Baca Juga: Tak Setujui Tindakan Moeldoko di KLB, Megawati Sebut Itu Bunuh Diri Politik
Hal inilah yang membuat Ardy Mbalembout mengatakan bahwa acara KLB adalah makar.
Pernyataan ini disampaikan Ardy Mbalembout melalui akun Twitter resmi Partai Demokrat @PDemokrat.
“GPK-PD gunakan AD/ART 2005 dalam KLB. Itu namanya makar,” kata Ardy Mbalembout dalam gelaran Mimbar Demokrasi di DPP Partai Demokrat, dari akun Twitter resmi Partai Demokrat @PDemokrat, Minggu, 13 Maret 2021.
Baca Juga: Jokowi Disebut Brutal oleh Kubu AHY, Begini Sindirian Pedas Refly Harun
Baca Juga: Dituduh akan Bakar Ibukota, Begini Sumpah Prabowo Subianto untuk Negeri Ini
Tak hanya itu, Ardy Mbalembout menyebut bahwa tindakan GPK-PD bukan saja dilakukan kepada Partai Demokrat, tetapi juga kepada pemerintahan yang sah.
Bahkan Ardy Mbalembout meminta kepada Kapolri untuk segera menagkap kubu Moeldoko yang telah melakukan GPK-PD dan menyebut sebagai terorisme politik.
“Tidak hanya pada Partai Demokrat, tapi juga pada pemerintahan yang sah, Kapolri harus segera tangkap terorisme politik yang telah merongrong wibawa negara,” tambah Ardy Mbalembout.
Baca Juga: Soal Lamaran Atta dan Aurel, Denny Darko Sebut Ada Sosok Hewan yang Mengawasi: Sangat Agresif
Baca Juga: Felicia Berterima Kasih Atas Dukungan Followers, Akun Perusahaan Kaesang Justru Diserang Nitizen
Pernyataan yang diungkapkan Ardy Mbalembout itu ditujukan untuk menanggapi kubu Moeldoko yang telah melakukan KLB Demokrat dengan menyebut AD/ART adalah hasil Kongres V Partai Demokrat 2020 tidak sah.
Selain Ardy Mbalembout, Ketua Umum KNPD, Dedi Alfresco mengatakan bahwa pihaknya akan tetap setia terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“KNPD tetap setia pada kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah disahkan Kemenkumham,” ujar Dedi Alfresco.
Baca Juga: Kadar Asam Urat Tinggi? Segera Turunkan dengan 5 Cara Ini
Baca Juga: 4 Golongan Makanan yang Tidak Boleh Dikonsumsi Penderita Asam Urat
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari berita Galamedia.Pikiran-Rakyat.com berjudul KLB Demokrat Deli Serdang Disebut Makar dan Terorisme Politik, Ardy Mbalembout: Kapolri Harus Segera Tangkap
Diketahui, sejumlah Organisasi Sayap (Orsap) Partai Demokrat bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) telah menggelar Mimbar Demokrasi sebagai bentuk respons dan penolakan terhadap KLB Demokrat yang mengukuhkan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KLB) Moeldoko menjadi Ketum Partai Demokrat.
Mimbar Demokrasi yang diselenggarakan kubu AHY ini dilaksanakan pada Jumat, 12 Maret 2021, di Jakarta.
Baca Juga: Bahaya Konsumsi Tahu Berlebihan, Dapat Menyebabkan Berbagai Penyakit Serius
Baca Juga: 6 Tanaman Membawa Pengaruh Baik dan Buruk bagi Penghuni Rumah
Sementara itu, sebelumnya kubu kontra-AHY mengklaim bahwa gelaran KLB di Deli Serdang adalah sah dan konstitusional.
Kubu tersebut juga bahkan mengatakan bahwa AD/ART hasil Kongres V dimana AHY adalah Ketua Umumnya adalah tidak sah dan melanggar UU Partai Politik.***(Rizwan Suandi/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)