RINGTIMES BANYUWANGI – Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menutup kasus korupsi Sjamsul Nursalim dan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanyalah calo.
Diketahui, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan indikasi merugikan negara sebesar Rp4,58 triliun.
Dengan jumlah kerugian yang terbilang cukup besar tersebut, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas Sjamsul Nursalim dan istrinya.
Baca Juga: Diskon Hingga 90% PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
Keputusan penutupan kasus korupsi dalam SP3 ini diumumkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwarta
Mengetahui kabar tersebut, sontak mengagetkan publik dan mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Rocky Gerung.
Melalui kanal Youtube pribadinya yang berjudul “SAMSUL NURSALIM DIBEBASKAN KPK. SRI MULYANI MAU NGOMONG APA?”, Rocky Gerung memberikan penilaian serta pendapat terkait ditutupnya kasus korupsi Sjamsul Nursalim.
Baca Juga: Pengamat Ingin SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi Usai Tak Terbukti Intervensi KLB
Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Koruptor Sjamsul Nursalim, Rocky Gerung: Ini Mega April Mop
Dalam video tersebut, Rocky Gerung menyebut pemerintah di bawah naungan Presiden Jokowi telah melakukan ‘April Mop’ kepada masyarakat terkait penutupan kasus korupsi Sjamsul Nursalim ini.
“Ini pemerintah ngerjain rasa keadilan rakyat, jadi April Mop-nya di situ, jadi bisa kita sebut ini Mega April Mop,” ujar Rocky Gerung.
Bahkan Rocky Gerung menilai, upaya merevisi undang-undang KPK memang disponsori oleh mereka yang bermasalah agar bisa membantu mereka sendiri jika terkena masalah, terutama Sjamsul Nursalim.
Baca Juga: Farhat Abbas Beri 'Saran' ke Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo: Hindari Acara Berbayar
Baca Juga: Temui Ketua Umum PP Muhammadiyah, AHY Sebut Ada 4 Pesan dari Haedar Nashir
“Terlihat bahwa memang dari awal soal undang-undang, revisi undang-undang KPK itu memang dimaksudkan didesain untuk hal-hal semacam ini, karena memang undang-undang itu kan disponsori oleh mereka yang bermasalah,” kata Rocky.
Penilaian Rocky lainnya yakni kewenangan KPK sebenarnya bukan dikurangi, melainkan ditambah untuk melindungi para koruptor.
“Semua orang menganggap bahwa ya ujungnya pasti, kewenangan KPK bukan dikurangi sebetulnya tapi ditambah yaitu kewenangan untuk melindungi koruptor”, sambung Rocky.
Baca Juga: Presiden Jokowi Hadiri Nikahan Atta-Aurel, Christ Wamea: Cukup Kerumunan Anak HRS yang Pelanggaran
Baca Juga: Kubu Moeldoko Desak AHY dan SBY Minta Maaf, Ferdinand Hutahaean: Saya Sependapat
Bahkan Rocky turut menyindir pemerintah dengan mengatakan jika SP3 adalah Surat Perintah Perlindungan Penjahat.
“SP3 itukan Surat Perintah Perlindungan Penjahat kan”, kata Rocky sambil tertawa.
Rocky berpendapat bahwa Presiden Jokowi saat ini adalah calo atau orang yang menjadi perantara dari oligarki.
Baca Juga: Melawan Terorisme Diserukan Hanya Sesaat, Teddy Gusnaidi: Setelah Itu Melempem Lagi
“Jadi kalau kita baca analisa structural, terlihat bahwa Presiden itu hanyalah calo dari oligarki, saya sebut kata calo sebagai dalam pengertian akademis”, kata Rocky.
Sehingga, Rocky berpendapat bahwa peran Presiden Jokowi sangat penting karena menjadi seorang yang memiliki kekuasaan.
“Jadi dia itu agen saja dari oligarki dalam pendekatan structural political economy, kekuasaan dalam hal ini diwakili presiden dia cuma calo dari oligarki tuh”, ujar Rocky.
Baca Juga: Kubu Moeldoko Gugat Kemenkumham ke Pengadilan, Gus Umar: Jeruk Minum Jeruk!
Baca Juga: Amien Rais Bandingkan Rezim Jokowi dengan Orde Baru, Sebut Soeharto Masih Punya Etika
Lebih lanjut, Rocky juga mengatakan jika partai yang ada di Indonesia adalah tadah dan KPK adalah kurir.
“Sementara partai-partai jadi tukang tadah dari korupsi itu, kan undang-undang KPK kan disponsori oleh partai-partai di parlementer kan, jadi partai-partai sekarang jadi tukang tadah dari kasus BLBI, KPK itu jadi kurir doang itu”, Rocky memaparkan.
Tak luput, Rocky turut menjelaskan urutan hirarki yang ada di dalam pemerintahan dari Presiden hingga KPK.
Baca Juga: Tanggapi Kegagalan Moeldoko, Refly Harun: Masih ada Celah untuk Moeldoko, Gugat Putusan Menkumham
Baca Juga: Usai Menangkan AHY, Yasonna Laoly: Saya Sebenarnya Dongkol Banget Terhadap Kubu AHY
Dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari berita Galamedia.Pikiran-Rakyat.com berjudul “KPK Stop Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Rocky Gerung : Kewenangan KPK Bertambah, Melindungi Koruptor”
“Jadi kita lihat hirarkinya itu, ada kepala negara yang jadi calo, dalam bahasa akademis namanya komprador, lalu ada partai-partai yang jadi tukang tadah yang menerima limpahan dari koruptor itu melalui pembuatan undang-undang”, ucap Rocky.
Pendapat lainnya, Rocky Gerung menyebut KPK adalah kurir dari penguasa, bukanlah penegak hukum yang sesuai dengan konstitusi.
Baca Juga: Demokrat Desak PDIP Segera Bangun Solidaritas untuk Myanmar: Banyak Bayi Terbunuh
Baca Juga: Yasonna Laoly Ungkap Pernah Dihubungi Kubu Moeldoko Setelah KLB, Minta Permohonan Pengesahan
“Jadi sebetulnya dia udah dapet duluan baru bikin undang-undang tuh, dan ada KPK yang sekarang jadi kurir, bukan lagi penegak hukum”, lanjut Rocky.
Rocky menilai bahwa publik harus diberi tau mengenai SP3 ini, bahwa SP3 dibuat oleh mereka yang bermasalah.
“Nah publik sebetulnya musti kita terangkan dengan cara itu, bahwa disebut bahwa oke SP3 itu adalah kewenangan KPK, memang hukum positif KPK begitu, tapi itu hukum yang dimintakan dibuat oleh mereka yang bermasalah”, ujar Rocky. ***(Muhammad Ibrahim/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)