RINGTIMES BANYUWANGI - Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) adalah seorang pencetus Omnibus Law yang akhir-akhir ini menimbulkan kontroversi hingga demi dimana-mana.
Menteri Sofyan Djalil menegaskan Omnibus Law punya maksud baik dan menyelesaikan masalah di Indonesia, meskipun banyak yang menentangnya.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyebut bahwa diperlukan adanya pelarasan melalui Omnibus Law dari aturan-aturan di Indonesia yang saling bertentangan.
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
"Masalahnya adalah negeri ini terlalu banyak aturan!" kata Sofyan dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari Pikiran-Rakyat.com.
Sofyan juga mengungkapkan bahwa ia pernah melihat 42 ribu aturan yang kontradiktif.
"Yang satu sama lain bertentangan, yang satu sama lain menjegal, yang kadang menurut undang-undang ini benar, undang-undang lain tidak benar," tutur Sofyan Djalil.
Baca Juga: Ungkap Kepribadian Lawan Bicara Melalui 6 Bentuk Mata Berikut
Hal ini menyebabkan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang dipenjara hanya karena menjalankan perintah penugasan.
"Orang-orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) banyak masuk penjara karena gara-gara menyertifikasi tanah yang tadinya itu benar semua, tapi menurut ketentuan kehutanan itu tanah kawasan hutan," jelas dia.
"Dan batas kawasan hutan ini adalah agak arbitrary (bebas)," imbuh Sofyan.
Selain itu, kondisi serupa juga bisa terjadi karena perubahan kebijakan di pemerintahan pusat dan daerah.
Baca Juga: Hanya dengan Bahan Alami Ini, Rahasia Aglaonema Kinclong dan Mengkilap Alami
Sofyan pun mengaku sempat menghadapi situasi tersebut sehingga hampir memenjarakan serta memecat beberapa orang.
"Saya tidak mau pecat karena dia melaksanakan tugasnya secara benar, tetapi karena ada peraturan conflicting tadi (dia terancam)," tegasnya.
Berita ini sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul Sofyan Djalil Sebut Omnibus Law Dibuat agar Tak Banyak PNS yang Dipenjara usai Bertugas
"Jadi perlu diketahui karena begitu banyak aturan itu, maka presiden siapa pun kalau berjalan dengan yang ada, tidak akan mendapatkan hasil," simpul Sofyan.
Hal tersebut menurutnya terjadi karena perumusan undang-undang di masa lampau yang sangat sektoral.
Baca Juga: Wajib Dicoba, Cara Mudah Memperbanyak Tanaman Hias Aglaonema yang Sehat dan Lebat
Ego sektoral inilah yang membuat presiden akan sulit sekali untuk menepati janji-janji kampanyenya.
"Orang-orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) banyak masuk penjara karena gara-gara menyertifikasi tanah yang tadinya itu benar semua, tapi menurut ketentuan kehutanan itu tanah kawasan hutan," jelas dia.
"Dan batas kawasan hutan ini adalah agak arbitrary (bebas)," imbuh Sofyan.
Baca Juga: Cek Fakta, Penderita Asam Urat Dilarang Makan Emping
Selain itu, kondisi serupa juga bisa terjadi karena perubahan kebijakan di pemerintahan pusat dan daerah.
Sofyan pun mengaku sempat menghadapi situasi tersebut sehingga hampir memenjarakan serta memecat beberapa orang.
"Saya tidak mau pecat karena dia melaksanakan tugasnya secara benar, tetapi karena ada peraturan conflicting tadi (dia terancam)," tegasnya.
"Jadi perlu diketahui karena begitu banyak aturan itu, maka presiden siapa pun kalau berjalan dengan yang ada, tidak akan mendapatkan hasil," simpul Sofyan.
Baca Juga: Mudah! Begini Cara Cek Data Penerimaan Bansos dari Kemensos Lewat HP
Hal tersebut menurutnya terjadi karena perumusan undang-undang di masa lampau yang sangat sektoral.
Ego sektoral inilah yang membuat presiden akan sulit sekali untuk menepati janji-janji kampanyenya.
"Ada orang yang melakukan sesuatu dengan itikad baik, tetapi kemudian karena definisi kerugian negara yang sangat loose, akhirnya dihukum," kata dia.
"Banyak kejadian, orang BPN beberapa masuk penjara yang menurut saya tidak bersalah," ungkap Sofyan.*** (Mahbub Ridhoo Maulaa/Pikiran Rakyat)