RINGTIMES BANYUWANGI – Setelah disahkannya Omnibus Law, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Rocky Gerung memang merupakan seorang oposisi dari pemerintahan periode ini yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi).
Tak jarang orang memuji kepintarannya dalam berbahasa, karena setiap kritik yang dilontarkannya memiliki alasan yang kuat. Meskipun sebenarnya terkadang bahasa yang dipakainya sedikit pedas.
Polemik yang muncul baru saja terjadi kemarin dalam acara Mata Najwa. Saking kesalnya kepada Rocky Gerung yang selalu mengkritik pemerintahan, politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, "Kalau saya jadi presiden sudah saya tangkap Anda."
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Ini
Perhatian dari seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refly Harun pun akhirnya muncul akibat pernyataan tersebut.
Menurut Refly Harun, orang-orang yang kritis itu bukanlah penjahat. Maka mereka harus diberikan ruang gerak.
"Hanya memang caranya (Rocky Gerung) menyampaikan kritik sering membuat telinga kita panas," tutur Refly Harun.
Menurutnya, selama Jokowi masih santai-santai saja dan tidak mempermasalahkan kritik tersebut, "Kenapa para pendukungnya selalu ribut, kenapa para buzzer misalnya selalu menyerang pribadi orang-orang yang mengkritik pemerintahan, apakah ini memang diminta? ataukah inisiatif pribadi?," tanya Refly Harun.
Baca Juga: Asam Urat Kambuh? Temulawak, Kunyit dan Kumis Kucing Kombinasi Sempurna untuk Menumpasnya
Dirinya juga menyarankan bahwa dalam acara seperti Mata Najwa, baiknya debat-debatnya bersifat substantif atau memiliki isi dan alasan, baik itu di sisi pemerintahan maupun oposisi.
"Debat-debat yang mencerdaskan, debat-debat yang betul-betul bagaimana kita mencari ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak usah sampai solusi," tuturnya.
"Sebagai contoh misalnya, ketika Rocky Gerung mengatakan A-, tapi dengan bahasanya yang khas Rocky, A untuk kebohongan, mines untuk kejujuran, sebenarnya itukan sindiran yang sangat pedas, itu merupakan kalimat yang sarkastik, tapi cerdas, kita tidak bisa mengatakan itu tidak cerdas karena saya saja terjebak, ketika dia bilang A- wah ini bagus, ternyata persepsinya berbeda," ucapnya menambahkan.
Baca Juga: 8 Tips Turunkan Asam Urat Tinggi Secara Alami Tanpa Obat
Menurutnya, hal yang harus dilakukan oleh agen-agen dan juru bicara pemerintahan adalah membuktikan bahwa omongan Rocky Gerung itu salah dengan menunjukkan fakta dan data-data yang ada.
"Misal dengan fakta bahwa, Presiden Jokowi sudah melaksanakan sejumlah janjinya, dengan fakta bahwa presiden Jokowi itu tidak berbohong bahwa presiden Jokowi jujur dalam melaksanakan atau mengemban mandat atau amanahnya," ucapnya.
Memang belum tentu orang seperti Rocky Gerung tidak akan berbicara lagi, kata Refly. Tetapi, menurutnya nanti akan ada yang namanya public judgement, publik yang akan menilai sebenarnya siapa yang punya integritas apakah Rocky Gerung atau Presiden Jokowi.
Baca Juga: 6 Jenis Buah yang Dianjurkan Bagi Penderita Asam Urat
Menurutnya Irma yang melontarkan kalimat "akan menangkap Rocky Gerung" adalah bukan perwakilan dari suara Jokowi.
"Dalam konteks ini saya kira Irma, ya tidak bisa dikatakan sebagai juru bicara resmi pemerintah, dia hanya anggota parpol dari partai pendukung, Nasdem," tuturnya.
Jadi menurut Refly Harun, sebaiknya dicari kontra argumen terhadap argumentasi yang disampaikan Rocky Gerung karena nantinya rakyat akan menilai siapa yang lebih baik, kompeten, dan benar.
Berita ini sebelumnya telah terbit di Pikiran Rakyat Bekasi dengan judul Sentil Irma yang Ingin Tangkap Rocky Gerung Jika Jadi Presiden, Refly: Dia Hanya Petugas Partai
"Terbukti dengan komentar-komentar di YouTube, kan terlihat ada yang pro dan kontra. Dan ini biasa dalam demokrasi, yang tidak biasa itu adalah, Anda siapa pun dia membungkam orang-orang kritis dan membiarkan orang-orang yang pro pemerintah untuk menghantam dengan kalimat-kalimat buruk dan personal kepada mereka yang kritis terhadap pemerintahan," tuturnya.
Refly Harun pun menutup pembicaraan dengan mendoakan agar kondisi tanah air menjadi lebih baik dan siapapun yang berada di kedua sisi baik pemerintahan atau oposisi agar tidak merusak demokrasi.*** (Ghiffary Zaka/Pikiran Rakyat Bekasi)