Network
RINGTIMES BANYUWANGI – Moeldoko telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Namun, ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat memicu banyak polemik hingga saat ini.
Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat yang berada di bawah pimpinan AHY atau Agus Murti Yudhoyono.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Memberi Solusi Krisis Air Bersih di NTT
“Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada,” ujar Mahfud MD, yang dikutip dari laman Anatara, Minggu 7 Maret 2021.
Menurut Mahfud MD, pemerintah belum bisa menentukan sah atau tidaknya terkait kepengurusan KLB Partai Demokrat. Hal ini karena belum adanya laporan soal KLB secara resmi.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah harus menghargai KLB yang digelar Partai Demokrat. Sebab, jika pemerintah menghalangi, maka pemerintah akan melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat.
Baca Juga: KLB Demokrat Kisruh, Fahri Hamzah Sebut Kudeta Biasanya Berakhir dengan Kudeta
Baca Juga: 6 Kebiasaan Tidur yang Mendatangkan Malapetaka bagi Kesehatan
