Pemerintah Dituding Sedang Hancurkan KPK, Denny Siregar Sebut Sangat Menjijikan

- 7 Mei 2021, 11:01 WIB
Denny Siregar menyebut pihak yang menuding pemerintah sedang menghancurkan KPK dengan memecat Novel Baswedan adalah sangat menjijikan
Denny Siregar menyebut pihak yang menuding pemerintah sedang menghancurkan KPK dengan memecat Novel Baswedan adalah sangat menjijikan /IG/@dennysirregar

RINGTIMES BANYUWANGI - Pegiat media sosial Denny Siregar memberikan tanggapan terkait tudingan pihak-pihak yang menyebut pemerintah sedang menghancurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bermula dari adanya revisi UU KPK tentang dewan pegawai dan pegawai KPK yang diwajibkan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk menjadi ASN, para pegawai KPK diharuskan mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca Juga: Denny Siregar Sebut Pemerintah Rugi Bandar Biayai KPK dari Rp15 Triliun Dapat Rp3 Triliun Saja

Ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan KPK.

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri menegaskan bahwa bagi siapa saja pegawai KPK yang tidak lolos TWK maka akan segera dipecat atau diberhentikan dari lembaga.

Hasil TWK inilah yang membuat munculnya keributan, bahkan menuai berbagai pro maupun kontra, serta berbagai tanggapan dari banyak pihak.

Baca Juga: Isu KPK Akan Mati Bergaung, Ferdinand Hutahaean Sebut Publik Jangan Mau Dibohongi

Denny Siregar menyebut bahwa TWK ini sangatlah penting dilakukan karena KPK bergerak di ranah hukum dan pegawainya dibekali oleh alat penyadap.

Hal ini disampaikan Denny Siregar melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube CokroTV.

Denny Siregar bahkan mengatakan bahwa KPK adalah sebuh lembaga yang memiliki pengaruh cukup besar dan bisa menguasi Indonesia.

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Sebut KPK akan Lebih Baik bila Novel Baswedan Keluar

"Bayangkan kalau KPK dikuasai oleh kelompok yang ingin menjadikan Indonesia ini negara khilafah?," tanyanya, sebagaimana dikutip Ringtimesbanyuwangi.com dari video yang dinggah di kanal YouTube CokroTV pada Jumat, 7 Mei 2021.

"Di KPK sendiri isu bahwa kelompok 'Taliban' itu sangat mendominasi dan punya pengaruh besar di sana, karena mereka menguasasi serikat pekerja yang mereka beri nama Wadah Pegawai KPK," tambahnya.

Menurut Denny Siregar, keributan di dalam KPK ini bermula dari pernyataan-pernyataan terkait penyidik senior Novel Baswedan yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Baca Juga: Pesan Ferdinand Hutahaean, Jangan Mau Ditipu Pihak yang Sebut Pembusukan KPK

"Dan pernyataan Novel itu pun disambut oleh para "sahabat-sahabat"nya di luar KPK dengan gegap gempita," kata Denny Siregar.

Denny Siregar menyebut ada pihak yang menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghancurkan KPK dengan memecat Novel Baswedan.

Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) disebutkan Denny Siregar turut memberikan tudingan yang sama.

Baca Juga: Ketua KPK Angkat Bicara, Tidak Akan Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

"ICW yang paling galak menyerang Jokowi dengan menuding pemerintahan sekarang sedang menghancurkan KPK," ungkapnya.

Menurut Denny Siregar, keinginan ICW untuk memecat Novel Baswedan itu sudah direncanakan sejak lama dan dilakukan dengan melakukan TWK.

"Buat ICW, kalau Novel Baswedan akhirnya dipecat dari KPK, maka hancurlah KPK," kata Denny Siregar.

Baca Juga: Bambang Widjojanto Sebut KPK Semakin Bengis, Ferdinand Beri Sindiran Pedas

"Seolah-olah KPK itu punyanya si Novel, yang ngasih makan si Novel, yang membesarkan si Novel, dan penyidik lain di KPK cuma numpang doang," tambahnya.

Pernyataan terkait KPK yang membutuhkan Novel Baswedan inilah yang membuat Denny Siregar merasa sangat menjijikan.

"Novel bukan KPK dan KPK juga bukan Novel," kata Denny Siregar dengan tegas.

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Dukung Ketua KPK Pecat Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Denny Siregar mengatakan bahwa KPK adalah lembaga resmi yang dibawah naungan Presiden Jokowi, dan akan tetap ada meski Novel Baswedan dipecat.

"KPK adalah lembaga resmi negara dan Novel Baswedan cuma jongosnya doang di sana. Gak ada Novel, KPK tetap ada," tuturnya.***

Editor: Ikfi Rifqi Arumning Tyas


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah