Terkait Penghapusan Kata Khilafah, Selamatkan DPRD Kota Cirebon

"Saya sudah liat langsung videonya, jadi kami disini tidak ada rencana memanggil pelaku penyebar video itu, kami rapatkan dulu secara internal DPRD, kemudian bisa saja nanti hasilnya ditindaklanjuti dengan memanggil peserta dari Forum Cirebon Bersatu, itu pun sebagai saksi posisinya, " tuturnya.

Jika ditemukan adanya kesengajaan, ada sanksinya bisa kepada sanksi teguran, sanksi tulisan, bahkan bisa kepada sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW) ke partainya masing-masing.

Sebelumnya seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com, viral video ikrar janji setia pada Pancasila yang tidak menyebutkan sistem khilafah.

Seharusnya pada poin ketiga itu adalah “Demi Allah kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, leberalisme, leninisme, sekularisme dan khilafah."

Baca Juga: Tak Punya Uang, Bule Rusia ini Sebulan Tidur di Taman Patung Ngurah Rai Beralaskan Tikar

Akan tetapi, kata ‘khilafah’ tak disebutkan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon yang memimpin ikrar tersebut.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, telah menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf kepada publik atas kejadian tidak terbacanya kata’ khilafah’ dalam poin ketiga ikrar bersama massa Forum Cirebon Bersatu yang menolak RUU HIP.

Dalam keterangannya, Ketua DPRD tersebut mengaku sempat kebingungan karena ikrar tersebut dibuat mendadak oleh Wakil Ketua DPRD, Fitria Pamungkaswati, dan langsung tetiba diberikan kepada Affiati untuk kemudian diikrarkan bersama.

Affiati menyebutkan kebingungan karena pada kata ‘komunisme’ dan ‘khilafah’ dibawah kedua kata itu ada tambahan tulisan tangan, liberalisme dan sekularisme. Sehingga membingungkan. Selain itu, saat Fitria membacakan draf ikrar kata ‘khalifah’ tak terdengar karena riuhan tepuk tangan audiensi. ***(Egi Septiadi/pikiran-rakyat jawa barat)