Network
RINGTIMES BANYUWANGI - Irwan selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mengkritik permintaan Presiden Joko Widodo tentang kampanye penggunaan masker dalam waktu dua pekan ke depan. Ia menganggap langkah itu tidak konkret di tengah pandemi Covid-19.
Wasekjen Partai Demokrat tersebut menilai tindakan Jokowi hanya untuk mengalihkan isu kegagalan pemerintah dalam menangani dampak pandemi, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi.
"Sudah ekonomi mau resesi begini, penambahan kasus Covid-19 setiap hari berlipat, kemudian yang meninggal juga melebihi angka kematian global, lalu mengampanyekan seperti ini, ini bentuk pengalihan isu karena seharusnya itu dilakukan di awal pandemi Covid-19. Ini bukan langkah konkret," kata Irwan kepada Wartawan, Selasa 4 Agustus 2020 seperti dikutip oleh ringtimesbnayuwangi.com dari Pikiran-Rakyat.com.
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Pikiran-Rakyat.com dengan judul Sebut Penanganan Covid-19 Makin Rumit, Wasekjen Demokrat: Sudah Ekonomi Mau Resesi Begini
Baca Juga: LAGU POP : Lirik lagu ‘Salam Rindu Buat Mu Disana ,Rindu Terpendam’oleh Astor Kid
Irwan melanjutkan, penyebaran pandemi Covid-19 kini semakin rumit akibat dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Ia pun mencontohkan kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang telah dikenalkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah terlalu terburu-buru mengenalkan kebiasaan baru dalam situasi pandemi yang masih jauh dari kata berakhir.
“Kebijakan lain yang tak kalah keliru adalah pelonggaran sarana transportasi umum, pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga ketidakberesan pemerintah dalam menyalurkan jaring pengaman sosial ke tengah masyarakat. Seharusnya kita bisa mitigasi lebih awal, tapi kemudian tiba-tiba pemerintah buru-buru new normal, kemudian berada pada situasi sekarang ini tentu menjadi hal yang sangat rumit. Jadinya pandemi yang berkepanjangan," kata Wasekjen DPP Demokrat itu.
Lebih jauh, Irwan menegaskan tidak setuju bila pemerintah menerapkan sanksi kepada masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, menerapkan sanksi dengan harapan masyarakat lebih patuh melaksanakan protokol kesehatan bukan sebuah solusi.
Ia meminta agar pemerintah becermin serta introspeksi lebih dahulu sebelum menerapkan sanksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di tengah masyarakat. Irwan pun menegaskan bahwa kunci penanganan Covid-19 saat ini adalah pemerintah harus menjadi teladan kepada masyarakat.
Baca Juga: Konsumsi 'Ganja di Kue Coklat’, Pelajar Asal Puerto Riko Ditangkap BNNP
"Ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi pemerintahnya ini sudah kencing berdiri, masyarakat lihat pemerintah seperti ini akhirnya enggak ada yang diteladani," tutur Irwan.
"Kepemimpinan itu harusnya ada teladan mulai dari presiden sampai ke bawah. Kalau enggak, enggak selesai-selesai Covid-19 ini," ucap dia.
Diketahui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional meminta jajarannya mengkampanyekan penggunaan masker dalam waktu dua pekan ke depan. Nantinya kampanye penggunaan masker akan dilanjut dengan kampanye jaga jarak agar masyarakat benar-benar mengingat bahaya penularan Covid-19.
"Saya ingin fokus saja, mungkin dalam dua minggu kita fokus kampanye pakai masker. Nanti dua minggu berikut kampanye mengenai jaga jarak. Tidak dicampur langsung urusan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker," kata Jokowi.
Baca Juga: Korea Selatan Dilanda Banjir Bandang dan Tanah Longsor, 13 orang Tewas dan 13 lainnya Hilang
Jokowi ingin kampanye penggunaan masker dan jaga jarak dilakukan secara bergantian agar lebih mudah dipahami masyarakat. Sebab, menurutnya, kepatuhan protokol kesehatan lebih banyak diabaikan masyarakat kelas bawah.
"Kalau (kampanye) barengan untuk menengah atas mungkin bisa ditangkap cepat. Tapi yang di bawah ini memerlukan satu per satu," katanya.***(Muhammad Irfan/Pikiran Rakyat)
