RINGTIMES BANYUWANGI - Banyaknya aspirasi dari masyarakat terkait presidensial threshold (PT) untuk diturunkan menjadi 0 persen seperti halnya bola salju yang terus menggelinding.
Setelah upaya beberapa orang mengajukan upaya judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait masalah ambang batas ini, tiba-tiba ada pernyataan dari ketua KPK, Firli Bahuri tentang 0 persen ini.
Pernyataan dukungan mengenai presidensial threshold juga datang dari Fadli Zon yang merupakan anggota DPR RI ini.
Ia menyarankan agar mahasiswa turun kejalan untuk kepung DPR.
Politisi Gerindra ini menganggap bahwa akan sulit jika mengandalkan rekan-rekannya di senayan.
Oleh sebab itu Fadli Zon mengharapkan segala unsur masyarakat untuk ikut dalam mengupayakan penurunan ambang batas pengajuan calon presiden.
Karena ia menganggap masyarakat sipil, ormas besar, berbagai media pers dan mahasiswa dianggap akan lebih efektif daripada melalui jalur senayan.
Baca Juga: Firli Bahuri Temui Ketua DPD Soal Presidensial Threshold 0 Persen, Rocky Gerung: Kasih Dua Jempol
Sebab suara rakyat sipil di negara demokrasi mempunyai kedudukan yang tinggi.
Refly harun yang merupakan ahli hukum tata negara ini sangat setuju tentang saran yang diusulkan oleh Fadli Zon.
"Saya sepenuhnya setuju terhadap orang seperti Fadli Zon, karena ia pasti paham betul apa agenda tersembunyi yang gampang terlihat dari kebijakan presidensial threshold ini," ujar pria yang akrab disapa bung Refly itu, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 21 Desember 2021.
Hal ini tentu juga menimbulkan dukungan penuh oleh masyarakat sipil.
Baca Juga: MK Batalkan UU Ciptaker, Refly Harun: Pembelajaran bagi Pemerintah yang Ugal-Ugalan
"Agar presidensial threshold 0 persen terwujud, Fadli Zon minta mahasiswa geruduk DPR", dikutip dari salah satu komentar warganet dalam tayangan YouTube Refly Harun.
Refly Harun menanggapi terkait komentar ini. Menurutnya tak perlu menggeruduk DPR, tapi cukup mengajukan judicial review rame-rame ke MK.
"Kalau ke DPR ribet urusannya, tapi kalau ke MK urusannya akan cepat. Karena jika MK memutuskan bahwa jika sistem presidensial threshold ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka permainan akan selesai. Tidak ada lagi negosiasi untuk diturunkan menjadi 5 persen, 10 persen, namun ketika MK sudah memutuskan inkonstitusional maka permainan telah selesai," ujar pria yang juga berprofesi advokat itu.
"Yang jelas pertarungan presiden threshold atau ambang batas 20 persen agar turun menjadi 0 persen ini harus tetap diperjuangkan dan tidak boleh berhenti, dukungan juga harus hadir dari berbagai lini lapisan masyarakat," pungkasnya.***