RINGTIMES BANYUWANGI - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, untuk Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Banyuwangi, Kamis 11 Agustus 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menjalin kerjasama dengan pengusaha disabilitas yang memproduksi tas parcel dari anyaman bambu.
Bahlil sempat berdiskusi dengan penerima NIB. Salah satunya Rudi Hartono warga Genteng. Rudi yang seorang disabilitas memproduksi tas parcel dan tisu yang dibuatnya sendiri.
Baca Juga: Kesbangpol Kabupaten Banyuwangi Gelar Diskusi Kebangsaan, Ajak Generasi Muda Bangun Nasionalisme
"Tas ini berapa harganya dan siapa yang membuat? Dalam satu bulan bisa membuat berapa?" tanya Bahlil.
"Tas ini saya buat sendiri. Harganya Rp 50.000. Dalam satu bulan saya bisa memproduksi 20 tas. Saya belum punya karyawan, semuanya saya kerjakan sendiri. Usaha ini masih baru sekitar satu tahun," kata Rudi yang baru saja mendapat INB untuk usahanya tersebut.
Menurut Bahlil tas yang diproduksi Rudi memiliki kualitas baik. Menurutnya, apabila tas ini dijual di mal bisa mencapai Rp 200.000. Bahlil langsung menjalin kerjasama, Kementerian Investasi/BKPM akan memesan 50 tas tiap bulan kepada Rudi.
Baca Juga: Perubahan dari Email ke NIK untuk NIB, Menteri Bahlil : Ide Bupati Banyuwangi
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut, juga meminta perbankan membantu Rudi untuk mengembangkan usahanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain Rudi, Bahlil juga berdiskusi dengan Syva Dila Kharisma, yang merintis "Durian Garden" Songgon.
Gadis berusia 22 tahun yang akrab disapa Rima tersebut membuat destinasi wisata durian. Dia juga merupakan pemenang program inkubasi pengusaha Banyuwangi "Jagoan Tani".
"Ini luar biasa, masih muda dan berani memiliki usaha. Program Pemkab Banyuwangi juga keren dengan melakukan pendampingan anak-anak muda untuk menjadi pengusaha," kata Bahlil usai mendapat penjelasan program Jagoan Tani dari Rima.
Bahlil mengapresiasi komitmen Bupati Banyuwangi mendorong langsung pelaku UMKM.
Selain menggerakkan dengan berbagai program, Banyuwangi juga melakukan jemput bola untuk mengurus legalitas usaha UMKM.
“Saya apresiasi kepada Ibu Bupati Banyuwangi yang melakukan akselerasi pengurusan NIB pada UMKM sampai ke desa-desa," jelas Bahlil.
"Seperti yang tadi saya lihat sendiri di kantor Desa Sukojati dan melihat sistem administrasi di sana. Saya melihat sendiri proses pengurusan usaha berbasis desa dengan Smart Kampung," tambah Bahlil.
Baca Juga: Literasi Keuangan, Festival Muharam Banyuwangi Salurkan Santunan Yatim Non-Tunai
Sementara Bupati Ipuk mengatakan NIB merupakan hak sipil pelaku usaha. Selain membantu legalitas pelaku UMKM, keberadaan NIB juga sangat membantu karena bisa menjadi database pemerintah berapa banyak pelaku usaha di daerah.
"Keberadaan NIB sangat membantu, karena bisa memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses berbagai program dari pemerintah," kata Ipuk.
Itulah yang membuat Banyuwangi terus mendorong pelaku UMKM untuk mengurus NIB, agar memiliki legalitas.
Saat Bupati Ipuk ngantor di desa dalam program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), selalu terdapat stan pengurusan NIB.
Tidak hanya itu, Banyuwangi juga menggeber pemberian sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Baca Juga: Kebakaran Akibat Ledakan Gas Melon di Banyuwangi Sebabkan Kerugian Hingga Rp50 Juta
Sertifikat ini diberikan sebagai penanda bahwa pangan hasil produksi UMKM telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan.
"Skema membawa usaha rakyat, ekonomi arus bawah alias UMKM ini naik kelas kita lakukan secara terpadu. Salah satunya dengan memfasilitasi legalisasi melalui NIB, serta fasilitasi pemberian sertifikat PIRT," jelas Ipuk.
Berbagai program juga digeber Banyuwangi mulai UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas, pemberian bantuan alat usaha, teman usaha rakyat, dan lainnya.
Ipuk mengatakan, di masa pandemi, semua daerah se-Indonesia tingkat kemiskinannya naik. Maka Banyuwangi fokus di UMKM dan ekonomi arus bawah.
Hasilnya, tingkat kenaikan kemiskinan Banyuwangi selama pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, termasuk tingkat kenaikan terendah di Jatim.***