RINGTIMES BANYUWANGI - Penetapan NH, pejabat di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran makan minum fiktif menunjukkan ada ketidakberesean di internal Pemkab Banyuwangi.
Menyikapi kasus korupsi tersebut, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Strategis (Puskaptis), Muhammad Amrullah meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi juga menelusuri kemungkinan adanya korupsi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain.
“Harus diimbangi dengan pemeriksaan SKPD lain dimana anggaran mamin sangat besar, sekitar Rp34 Miliar setiap tahunnya,” jelas Amrullah.
Baca Juga: Soal UAS PJOK Kelas 8 SMP Mts Semester 1, Full Pembahasan Kurikulum 2013
Puskaptis juga menelisik ada pos lain dengan anggaran jumbo di SKPD yang mudah dikorupsi.
“Bukan hanya mamin, sebenarnya ada anggaran yang mudah dikorupsi yakni perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) sekitar Rp200 Miliar,” jelasnya.
Amrullah mencontohkan, pada tahun anggaran 2022, Pemkab Banyuwangi menganggarkan pos perjalanan dinas mencapai Rp64 Miliar.
Baca Juga: Bank Soal UAS PJOK Kelas 8 SMP Mts Semeser 1 Kurikulum 2013, Part 1
Sedangkan untuk anggaran pengadaan ATK sekitar Rp20 Miliar.
“Belum lagi ada anggaran pengadaan barang dan jasa yang sifatnya non fisik,” tandasnya.
Puskaptis juga mengendus ada kemungkinan anggaran APBD akan dijadikan bancakan menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Contoh Soal UAS PJOK Kelas 8 SMP Semester 2 Beserta Pembahasan Kunci Jawaban, Terbaru
“Apalagi ini tahun politik. Ada dugaan modus semua dinas harus berlomba menyetor upeti sesuai target yang ditentukan oleh penguasa daerah setempat,” ujarnya.
Untuk itu, Puskaptis mendesak aparat penegak hukum untuk bergerak cepat memberantas dugaan-dugaan korupsi yang sejak lama terjadi di internal Pemkab Banyuwangi.
Jika tidak, besar kemungkinan uang yang semestinya digunakan untuk menyejahterakan rakyat malah dipakai bancakan dan digarong oleh para koruptor.***